SEMARANG – Pembangunan SMA negeri di Jawa Tengah perlu diperbanyak. Langkah itu menjadi bagian solusi atas banyaknya masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan salah satu masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah sistem zonasi.
“Karena dengan sistem ini mengakibatkan banyak siswa tidak bisa tertampung karena tidak ada SMA Negeri di beberapa wilayah,” katanya, Minggu (5/7).
Mantan ketua DPRD Kabupaten Semarang ini mencontohkan, di daerah Sumowono, Kabupaten Semarang tidak ada SMA Negeri. Daerah itu juga berdekatan dengan Kaloran, Temanggung, dan Limbangan, Kendal.
Akibatnya, siswa dari daerah itu harus berurusan dengan sistem zonasi, saat ikut PPDB.
“Padahal kalau sekolahnya jauh dari rumahnya, akan menjadikan mereka sulit bersaing dengan yang lebih dekat sekolah,” katanya.
Lulusan SMP di empat kecamatan tersebut hampir pasti tidak dapat melanjutkan ke SMA Negeri melalui jalur zonasi.
“Sedangkan kalau melalui jalur prestasi akan sulit bersaing dengan lulusan SMP yang ada di Kota Ambarawa, Temanggung maupun Kendal,” jelasnya.
Sementara itu SMA Swasta yang ada, daya tampungnya sangat terbatas.
Atas dasar itu, kata dia, sistem zonasi yang diterapkan pemerintah dalam PPDB harus diimbangi dengan tersedianya SMA Negeri secara merata.
“Sehingga lulusan SMP di wilayah tersebut dapat melanjutkan pendidikan di SMA Negeri melalui jalur zonasi,” bebernya.
Menurut dia, beberapa daerah lain di Jateng seperti di Kabupaten Karanganyar juga kekurangan SMA Negeri. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jateng membahas persoalan tersebut.
“Saya sudah komunikasi dengan gubernur dan setuju untuk membangun beberapa SMA Negeri baru untuk mengantisipasi masalah serupa terulang lagi di tahun mendatang,” katanya.
Pemerataan SMA Negeri, lanjutnya, sangat positif dampaknya dalam membangun sumber daya manusia.
“Ini juga menjadi bagian dari cita-cita bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandasnya. (mht)
