SEMARANG – Anggaran terhadap bencana harus menjadi prioritas. Bahkan jika memungkinkan, angkanya tidak terbatas.
Hal itu diungkapkan Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidillah Shodaqoh, dalam seminar “Tangguh Menghadapi Bencana” yang digelar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DRPD Jateng, dan Pengurus Wilayah Lembaga Penangggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama (NU) Jateng di Ruang Badan Anggaran DPRD Jateng, Senin (9/3).
Menurut Gus Ubaid, kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan sebuah keniscayaan bagi semua elemen masyarakat. Apalagi, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan kerawanan tinggi terjadi bencana.
“Apalagi Allah tidak akan merubah keseimbangan alam ini atau yang kita sebut sebagai bencana, sehingga manusia-manusia itu merubahnya,” sebutnya.
Hadir dalam acara itu Wakil Ketua PWNU Jateng KH Mandzur Labib, Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman, Ketua FPKB DPRD Jateng Sarif Abdillah. Sementara sebagai pembicara, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Sudaryanto, Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid, dan pegiat Walhi Jateng Fahmi Bastian.
Kalakhar BPBD Jateng Sudaryanto mengatakan, Jateng merupakan salah satu daerah rawan bencana alam baik banjir, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, puting beliung.
“Tapi ada ancaman lain yang kerap terlupakan, yakni sesar atau patahan. Baru-baru ini terjadi di Magelang, sehingga sekira 243 warga terpaksa mengungsi, karena rumah-rumah mereka rusak,” jelasnya.
Atas dasar itu, semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara bersama sama melakukan upaya baik pada pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.
“Sehingga mampu meminimalisir korban baik benda maupun nyawa manusia,” katanya.
Sudaryanto menyebutkan, sejauh ini juga sudah dilakukan pembentukan desa tanggap bencana (Destana). Jumlahnya sudah mencapai 416 desa. “Kita juga implementasikan sampai ke tingkat keluarga. Sehingga tercipta ketangguhan masyarakat tingkat keluarga,” terangnya.
Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid menerangkan, ada sejumlah aspek penyelenggaraan bencana yang perlu diperhatikan. Mulai dari sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. “Selain itu kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas,” katanya.
Pegiat Walhi Jateng Fahmi Bastian menambahkan, dalam upaya pencegahan hingga penanganan bencana perlu dibangun kekuatan kolektif.
“Partisipasi komunitas merupakan suatu proses untuk memberikan wewenang lebih luas kepada komunitas untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan yang ada,” tukasnya. (mht)
