Amat Antono Dapat Dimintai Tanggungjawab Pidana atas Korupsi RSUD Kraton Jilid II

oleh

Semarang – Bupati Pekalongan periode 2011 sampai 2016, Drs. Amat Antono, M.Si dinilai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif di RSUD Kraton tahun 2014-2016. Antono diketahui menerima uang dari RSUD Kraton yang bukan haknya. Penerimaan itu disebut sebagai gratifikasi atau upeti dari bawahan ke atasan.

Hal itu diungkapkan Dr Emanuel Sujatmoko, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang dimintai pendapat hukumnya sebagai ahli hukum oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng atas kasus terkait.

Pendapat hukum itu diberikan terkait penanganan perkara dugaan korupsi pemotongan intensif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton Kabupaten Pekalo gan tahun 2014-2016. Terdakwa dalam perkara itu, M Teguh Imanto, mantan direktur dan Agus Bambang Suryadana,mantan Wadir AUK RSUD Kraton. Kerugian negara di perkara itu ditaksir sekitar Rp 4,2 miliar.

Keterangan ahli dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Pekalongan, Bambang Widianto di muka persidangan karena tak hadir. Dua kali ahli tak hadir meski dipanggil.

Dijelaskan ahli, tindakan menambah tambahan penghasilan berupa Insentif Manajerial kepada pejabat struktural tidak hanya bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2013. Melainkan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Baden Layanan Umum Daerah.

“Penerimaan yang didasarkan pada insentif menejerial merupakan duplikasi dalam pemberian insentif (tunjangan remunerasi). Mengingat insentif menejerial itu diberikan kepada pejabat struktural di Iingkungan BLUD. Sedang sesuai ketentuan Peraturan Bupati nomor 58 tahun 2013, indikator penilaian Remunerasi adalah jabatan yang disandang (position index) berkaitan dengan jabatan termasuk jabatan struktural,” jelas ahli yang keterangannya dibacakan jaksa pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (8/10/2019).

Terkait tindakan direktur yang memerintahkan Bagian Keuangan membayarkan terlebih dahulu pembayaran remunerasi. Termasuk di dalamnya tambahan Insentif Manajerial meski diketahui belum ada aturannya dan atau dibuat setelah pembayaran dilakukan (dibuat tanggal mundur).

Ahli menyatakan tindakan itu tidak dapat dibenarkan. Menurutnya belum ada dasar hukum untuk melakukan pembayaran remunerasi.

Tetkait keputusan direktur membuat tambahan Insentif Manajerial kepada pejabat struktural tanpa ada dasar perhitungannya. Serta hanya mendasari kebutuhan dana PP (Peningkatan Pelayanan) yang nyatanya tidak pernah diterimakan, melainkan ditampung di rekening penampungan atasnama Riski Tesa Malela dan Sartana serta untuk membiayai dana Peningkatan Pelayanan (PP) RSUD Kraton.

“Hal tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat anggaran untuk peningkatan pelayanan semestinya sudah dianggarkan tersendiri. Sedangkan tambahan penghasilan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai,” kata Bambang yang juga Kasie Pidsus Kejari Kabupaten Pekalongan itu membacakan keterangm ahli.

Atas dasar itu, tindakan tidak menerimakan insentif tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian insentif. “Dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang,” imbuhnya.

Sesuai Iaporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh Riski Tesa Malela dan Sartana, penggunaan uang potongan Insentif Manajerial yang ditampung di rekening sebesar Rp 5,2 miliar itu digunakan untuk sejumlah kegiatan.

Antara Iain belanja kegiatan RSUD Kraton yang tidak dianggarkan dan kegiatan kegiatan yang bersifat emergency. luran Pemda (Pemberian dana kepada Oknum Pejabat Daerah dan Oknum ASN.

Pemberian dana kepada oknum Pegawai lnstansi Vertikal (Kejaksaan). Biaya Pendampingan Hukum / Pengacara. Biaya Pengobatan oknum Pejabat Daerah, Kerabat pejabat daerah. Pengembalian temuan pemeriksaan.

Sesuai Iaporan pertanggung jawaban dari Dana Peningkatan Pelayanan (PP) yang bersumber dari potongan lnsentif Manajerial kepada pejabat struktural yang dikelola olen Riski Tesa Malela dan Sartana. Terdapat pengeluaran iur Pemda kepada Drs Amat Antono MSi selaku Bupati Pekalongan periode 2011-2016. Per bulan, Amat Antono menerima kurang lebih sebesar Rp 75 juta, dari Februari 2014 sampai Juli 2016 sejumlah Rp 1.505.000.000.

Atas penyerahan uang tersebut sudah dikembalikan ke RSUD Kraton Pekalongan tahun 2017 sebesar Rp 1.175.000.000, dan saat ini sudah disita.

Terkait itu, apakah Amat Antono dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya ?

“Drs. Amat Antono, M.Si dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya bersama sama dengan Direktur RSUD Kraton,” tegas dia.

“Hal tersebut mengingat bahwa Drs. Amat Antono, M.Si selaku Bupati Pekalongan telah menerima uang yang seharusnya tidak diterima. Dan penerimaan tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau suatu upeti dari bawahannya yang seharusnya tidak diterimanya,” lanjutnya.

Amat Antono, selaku Bupati Pekalongan dinilai telah ikut menikmati keuntungan dari tindakan Direktur RSUD Kraton yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Sementara terkait penerimaan sejumlah pejabat Pemda Pekalongan untuk bantuan operasional ke Muspidaan dari RSUD Kraton, uang tersebut diserahkan kepada pihak unsur Muspida.

“Atas penyerahan tersebut tidak ada yang dinikmati untuk diri sendiri dan saat ini atas penerimaan tersebut sudah dikembalikan ke RSUD Kraton menggunakan uang pribadi dan telah disita,” ungkapnya.

Atas hal itu, ahli menilai yang harus bertanggung jawab yaitu pihak yang memberikan perintah dalam hal ini bupati. Hal tersebut mengingat bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai wewenang menetukan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

“Sedangkan pihak yang diperintah mestinya bisa menolak perintah tersebut, karena perintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Berkenaan dengan telah dikembalikannya uang tersebut ke kas RSUD, maka hal tersebut menghilangkan adanya kerugian

Menurutnya, pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan dapat menghilangkan unsur perbuatan pidana. Sebaliknya, bila saat penyidikan maka tidak menghilangkan unsur perbuatan pidana.

(far)