Semarang – Majelis hakim pemeriksa perkara Suharno SE dan Riyanto, Direktur Utama dan Direktur PD BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung pada periode 2009 sampai 2017 meragukan hasil audit sejumlah Kantor Akuntan Publik (KAP).
Pasalnya, sejak 2011 hasil audit melaporkan opini wajar, meski nyatanya terjadi pembobolan. Dalam kasus ini, kerugian negara sekitar Rp 114 miiliar.
“Kalau sudah begini, menghindar semua (KA). Karena akibat ini semua, BKK Pringsurat merugi miliaran,” kata Anonius Widijantono, ketua majelis hakim pemeriksa perkara pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (4/3/2019).
Burhanudin, yang menjadi auditor BKK sejak 2011 sampai 2016 mengaku menjadi ketua tim audit. Audit dilakukan atas permintaan Suharno dan Riyanto dengan sifat audit umum.
“Saya memakai KAP orang lain,” kata saksi.
Saksi yang juga pegawai frelance itu mengakui, mengaudit ketika ada permintaan.
“Saya yang menyampaikan ke KAP. Baru dapat perintah tugas. Perjanjian ada fee. Untuk KAP 35 persen sama PPh. Sisanya untuk tim,” katanya.
Diakuinya, hasil auditnya menyatakan opini pengelolaan BKK Pringsurat wajar. Namun ia mengakui, hasil auditnya hanya didasarkan dokumen pemberi kerja.
“Dasar sesuai data yabg diberikan,” lanjutnya.
Terkait posisi kas BKK per 31 Desember 2017 yang diketahui hanya sisa Rp 1 miliaran, saksi Burhanudin mengakuinya.
“Karena ada dokumen yang tidak diberikan,” katanya berkilah.
Saksi mengakui, dalam auditnya menemukan ketidakberesan dalam pengelolaan BKK. Saksi menyebut adanya indikasi penyimpangan.
“Temuan pemberian bunga terlalu tiggi, kadang 15 persen sampai 17 persen,” kata dia.
Temuan lain, adanya subsisidi yang dibayar BKK, harusnya nasabah. Restrurisasi kredit dan kredit macet.
Saksi lain, Sodikin yang KAP nya dipakai Burhanudin mengakui, hanya beberapa hari turun ke lapangan melakukan audit.
“Sebelum opini keluar, kami diskusinya, direview. Apakah ada datanya. Karena menyembunyikan data itu biasa. Saya katakan kamu yakin tidak. Ditunjukan pernyataan direksi, isinya seluruh pembukuan tanggungjawab direksi sesuai dan tidak ada yang disembunyikan,” jelas dia.
Saat saksi Burhan menyampaikan draf, kata dia, pihaknya langsung mendiskusikan. Sebelum dikeluarkan opini, saksi Sodikin menanyakan posisi laporan internalnya.
“Apakah ada tanda “petik” (permintaan-red),” katanya.
PD BKK Pringsurat setiap tahun diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasilnya, atas audit tahun 2011 pada KAP RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI menyatakan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar.
Audit tahun 2012 pada KAP SUGENG PAMUDJI menyatakan laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Audit tahun 2013 pada KAP RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI menyatakan, kecuali dampak yang ditimbulkan pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan telah disajikan secara wajar.
Audit tahun 2014 pada KAP RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI menyatakan dalam catatan kebijakan akuntansi II.10 menyatakan, pengakuan pendapat dan biaya bunga masih cash basic belum mengakui secara accrual basic.
“Menurut pendapat kami kecuali dampak yang diuraikan dalam paragraf diatas, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PD BKK Pringsurat tangal 31 Desember 2014 dan 2013 serta hasil usaha perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)”.
Audit tahun 2015 pada KAP RUCHENDI, MARDJITO dan RUSHADI menyatakan, seperti diuraikan dalam butir 5 uraian Pos Neraca, Penempatan Dana terdapat penempatan dana di Koperasi Intidana sebesar Rp 2.124.737.968 yang belum jelas penyelesaiannya.
“Tetapi masih kategori lancar yang seharusnya masuk kategori macet. Apabila dikategorikan macet, maka pembentukan PPAPWD terdapat kekurangan sebesar Rp 2.124.737.968,” sebutnya.
Audit tahun 2016 pada KAP SODIKIN dan HARIJANTO menyatakan, laporan keuangan terlampir menyajikan wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan PD. BKK Pringsurat tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik.
Audit tahun 2017 pada KAP DARSONO dan BUDI CAHYO SANTOSO memperoleh kesimpulan “Opini tidak wajar” karena signifikasi dari hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar.
Laporan keuangan terlampir tidak menyajikan secara wajar semua hal material, posisi keuangan PD BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). (far)
