Semarang – Pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam masa periode 2018-2023. Terkait itu, Ganjar meminta masing-masing SKPD di Jateng membina satu desa miskin hingga naik derajatnya.
Hal itu diungkapkannya, dalam Rapat Koordinasi Inventarisasi Masalah dan Upaya Penanganan Tahun 2019 di Grhadhika Bhakti Praja. Rapat diikuti 49 SKPD Provinsi Jawa Tengah, Senin (18/2/2019).
Ganjar mengatakan pentingnya kebijakan yang segaris dengan pemerintah pusat. Karenanya, dalam menginventarisasi masalah dan penyelesaian, pihaknya mengelompokkan dalam tiga rumpun. Pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta rumpun administrasi.
“Di dalam mekanisme saya berharap, yang sektoral pastikan koordinasi baik ke atas dan bawah. Kalau bicara harmonisasi, maka presiden mendorong SDM dan Jawa Tengah telah lebih dulu, juga ketika kita mencanangkan infrastruktur. Ini artinya inline dengan program pemerintah pusat,” kata Ganjar.
Selain sumber daya manusia dan infrastruktur, kata dia, salah satu bahasan yang ditekankan adalah pengentasan kemiskinan. Menurutnya hal itu masuk dalam rumpun pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Program tersebut terus digeber dan targetnya adalah angka kemiskinan di Jateng mencapai single digit. Untuk mencapai itu, Ganjar menggerakkan seluruh SKPD, baik dinas maupun BUMD agar melakukan binaan pada desa miskin.
“Kita uji coba satu dinas membina satu desa miskin atau desa eksplor. Nanti di desa miskin itu apakah ada peningkatan karena peran serta tim dinas itu, dan akan kita kerjakan tahun ini. Ambil urutan yang paling bawah,” tegas dia.
14 Zona Merah Miskin
Ditambahkan, saat ini terdapat 14 daerah di Jateng yang masuk dalam zona merah kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin 3,87 juta jiwa. Sementara pada awal 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 3,90 juta jiwa atau 11,32 persen.
Dalam satu tahun terakhir Pemprov Jateng telah berhasil mengentaskan 29,8 ribu orang dari zona merah kemiskinan. Program satu SKPD membina satu desa miskin diharapkan dapat menekan angka kemiskinan hingga tersisa tujuh persen pada 2023 mendatang.
“Misalnya Bank Jateng akan mengambil sisi perekonomiannya, rumah sakit mungkin dari sisi kesehatannya. Masing-masing dinas atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bisa juga menyeberang ke sektor lain,” ujarnya.
Secara praktis, kata Ganjar, tim dari SKPD bakal memberi pendampingan pada masyarakat sesuai sektor yang dipilih. Kemudian memberikan metode pengembangan desa, tanpa memberikan kucuran uang.
