SEMARANG,INFOPlus – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat perannya dalam mendorong akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pangan dan UMKM.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Semarang.. Rapat mengusung tema “Akselerasi Ekosistem Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo dalam rilisnya, Sabtu(20/6) , mengatakan sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah melalui dukungan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menyebutkan TPAKD menjadi wadah penting untuk mempererat sinergi antara sektor jasa keuangan dan sektor riil sehingga potensi ekonomi daerah dapat berkembang secara optimal.
“Fokus kami tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga memastikan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal melalui akses pembiayaan yang lebih luas dan berkelanjutan,” tutur Hidayat.
OJK juga menekankan bahwa perluasan akses keuangan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui edukasi, pelatihan, pendampingan, serta pengelolaan risiko yang baik.
Langkah tersebut dinilai penting agar lembaga jasa keuangan semakin percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Sepanjang 2025, berbagai program yang difasilitasi melalui TPAKD Jawa Tengah menunjukkan hasil positif. Program edukasi keuangan GENCARKAN berhasil menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui lebih dari 4.000 kegiatan. Sementara Program Ayo Jateng Menabung (KEJAR) mencatat 8,64 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,88 triliun.
Di sisi pembiayaan, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah menjangkau lebih dari 75 ribu debitur dengan outstanding sebesar Rp1,45 triliun.
Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur, termasuk Rp12,57 triliun yang disalurkan untuk sektor pertanian.
Ke depan, OJK bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan akan terus memperkuat ekosistem keuangan inklusif melalui perluasan pembiayaan sektor pangan, peningkatan akses keuangan UMKM, percepatan digitalisasi transaksi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta pengembangan perlindungan asuransi bagi sektor produktif.
