Semarang – Dinas Pendidikan Kota Semarang menyebutkan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah tersebut sudah mencapai 99 persen.
“Di Kota Semarang, untuk (penerapan, red.) kurikulum Merdeka Belajar di SD dan SMP sudah 99 persen,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang Dr. Muhammad Ahsan di Semarang, Senin.
Hal tersebut disampaikannya saat diskusi kurikulum Merdeka Belajar bersama Tanoto Foundation yang merupakan salah satu mitra Disdik Kota Semarang dalam penerapan kurikulum tersebut.
Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota memang hanya membawahi jenjang pendidikan SD dan SMP, sedangkan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat di bawah kewenangan Disdik tingkat provinsi.
Ahsan mengakui masih ada beberapa sekolah di Kota Semarang yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar karena sekolah baru sehingga lebih karena persoalan secara teknis.
“Memang itu sekolah baru, tetapi tidak banyak. Karena memang harus mendaftar dulu untuk (implementasi, red.) kurikulum Merdeka Belajar. Sudah bisa mendaftar apa belum,” katanya.
Menurut Ahsan, kurikulum pendidikan memang selalu mengalami penyesuaian seiring perkembangan zaman dengan tantangan dan problem pendidikan yang tentu semakin berkembang.
“Jadi, bukan setiap ganti menteri ganti kurikulum. Kurikulum itu disesuaikan perkembangan zaman. Sekarang ini, kurikulum Merdeka Belajar yang mengimplementasikan ragam perbedaan,” katanya.
Jadi, kata Ahsan, sekarang ini dengan kurikulum Merdeka Belajar tidak ada lagi perankingan prestasi di sekolah seperti dulu, sebab setiap murid memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda.
Sementara itu, Koordinator Tanoto Foundation Jawa Tengah Dr. Nurkholis menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka Belajar mendorong sistem pembelajaran yang berpusat pada anak selaku peserta didik.
“Ciri dari kurikulum ini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau anak, dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, disesuaikan dengan kemampuan siswa,” jelasnya.
Kurikulum Merdeka Belajar, kata Nurkholis, memfasilitasi bakat dan kemampuan siswa yang berbeda, dan salah satu implementasi kurikulum tersebut adalah penghapusan ujian nasional (UN).
Sumber Antara
