SOLO – Anggaran Pilwalkot Solo diprediksi membengkak sebesar Rp10,1 miliar, jika coblosan digelar Desember 2020.
Pembengkakan itu tak lepas dari adanya kebutuhan alat pelindung diri (APD) petugas, hingga pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku kesulitan untuk memenuhinya. Apalagi kondisi saat ini yang masih dalam pandemi Covid-19.
Sebab pos anggaran berbagai kegiatan banyak yang terserap untuk penanganan Covid-19. Di sisi lain, pendapatan daerah juga diprediksi turun drastis.
“Kita tidak mungkin bisa memberikan tambahan anggaran. Kita ini sudah kesulitan kok, listrik saja ngutang kok,” ungkapnya, Rabu (3/6).
Selain listrik, dia mengaku, hingga akhir tahun Pemkot Solo juga masih mempunyai tanggungan untuk pembayaran BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), telepon dan air PDAM.
“Kita ini sudah nggak punya uang. Kita bayar BPJS saja utang kok, listrik utang, telepon, PDAM,” bebernya.
Namun untuk dana Pilkada 2020 yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu dipastikan tidak akan dipangkas. Hal tersebut sesuai petunjuk pemerintah pusat. Terkait pembengkakan anggaran itu, Rudy mengaku belum berkoordinasi dengan KPU.
“Saya nggak ngerti dari mana sumber dana untuk mencukupi tambahan anggaran KPU.
Belum ada koordinasi dengan KPU. DPRD juga pasti nggak bisa menaikkan juga,” jelasnya.
Dia menambahkan, sejak pandemi Covid-19, pendapatan Pemkot Solo berkurang drastis. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya keringanan pajak yang diberikan kepada UMKM hingga perusahaan besar.
Kendati demikian, ia menjamin akan melunasi utang utang tersebut pada awal tahun 2021.
“Kita akan bayar awal tahun 2021. Sudah kita surati semua, pokoknya persoalan di tahun 2020 diselesaikan sebelum 30 Januari 2021,” jelasnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solo Nurul Sutarti mengatakan, dibutuhkan biaya tambahan sebesar Rp10,1 miliar jika Pilkada digelar 9 Desember 2020. Anggaran tersebut salah satunya untuk penambahan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 784 lokasi, hingga APD.(mht)
