SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jateng sepakat penanganan masalah kemiskinan di 14 kabupaten menjadi pekerjaan rumah bersama.
Hal itu akan dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah, tahun ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengatakan, ada 14 daerah kategori merah (kemiskinannya) yang diusulkan di pramusrenbang.
“Daerah itu yang persentase kemiskinannya di atas provinsi dan nasional. Yang jelas di atas 9 %, 10 % hingga 17 %,” kata Prasetyo, Rabu (12/2).
Keempat belas kabupaten dimaksud yakni Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Purworejo dan Blora.
Karena itu, di musrenbang nanti, penanganan kemiskinan di 14 daerah tersebut akan menjadi tugas bersama, baik melalui pendanaan APBN, APBD maupun filantropi masyarakat misalnya Baznas dan CSR perusahaan.
Meski 14 daerah akan difokuskan namun bukan berarti 21 daerah lainnya ditinggal atau terabaikan dalam hal penanganan.
“Di 21 daerah lain tetap kami dorong pada program pengetasan kemiskinannya. Baik itu mengurangi beban pengeluaran, mendapatkan kesehatan, meningkatkan pendapatan, termasuk sinergi dalam pengentasan kemiskinan,” tambah dia.
Pemprov Jateng juga akan memberdayakan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jateng. Para mahasiswa KKN tematik akan didorong untuk memetakan data kemiskinan, sebagai sumber penting untuk menangani kemiskinan.
“Data yang masuk ada yang eror. Eror itu bisa dua, misalnya tidak berhak dapat tapi malah dapat bantuan, maupun yang berhak tapi tidak dapat bantuan. Maka data itu penting,” tandasnya. (mht)
