Yogyakarta – INFOPlus. Korelasi positif pungli dengan penurunan laka lantas menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan, lantaran pelayanan yang disertai dengan pungli disinyalir mengurangi kulaitas pelayanan. Contohnya Pungli di Bagian pengurusan permohonan SIM, bila pemohon SIM tidak lulus Test tertulis maupun praktek menjadikan kualitas pemilik SIM menjadi berkurang, dan dampaknya adalah tidak terampil dalam mengemudi, sehingga menyebabkan kecelakaan.Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., memberikan arahan tegas dalam Simposium Nasional bertajuk “Polantas Menyapa” yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Hotel Wyndham Garden Yogyakarta, Kamis (24/7). Simposium ini mengangkat tema: “Terwujudnya Tata Kelola Angkutan Logistik yang Berkeselamatan Guna Mendukung Peningkatan Kualitas Keselamatan di Jalan Raya.”
Dalam sambutannya, Kakorlantas menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan keselamatan jalan, khususnya dalam sektor angkutan logistik. Ia menargetkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) hingga 50 persen secara nasional.
“Kalau kita konsisten, kompak, dan tegas dalam kebijakan, lakalantas bisa turun secara signifikan. Keberhasilan Operasi Ketupat 2025 menjadi bukti, karena kita terapkan langkah-langkah yang tegas dan terukur,” ungkapnya.
Kakorlantas juga menyampaikan sikap tegas terhadap praktik pungutan liar (pungli) di lapangan.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan transaksi ilegal di jalan dan tetap patuh terhadap aturan. “Selama kendaraan lengkap dan tertib aturan, masyarakat tidak perlu takut terhadap petugas di lapangan,” pesannya.
Terkait kondisi lalu lintas saat ini, Kakorlantas menilai sudah mengalami perbaikan namun belum merata. “Apakah lalu lintas sudah tertib? Sudah, tapi belum semua. Sudah aman? Ya, tapi belum semua. Sudah selamat? Sudah, tapi belum semuanya,” ujarnya, menggarisbawahi perlunya percepatan dan pemerataan dalam penerapan budaya keselamatan.
Wakapolda DIY, Brigjen Pol. Eddy Djunaedi yang turut hadir menyampaikan, bahwa tata kelola keselamatan harus dirancang secara bijak dan tidak memicu reaksi emosional di masyarakat. “Kita ingin sistem yang humanis, tapi tetap berwibawa. Jangan sampai efek kejut dari kebijakan justru merugikan semua pihak,” katanya.
