Ditambahkan, yang perlu dipahami Pilkada adalah pilihan, tugas umat adalah memilih. Jika gender dimasalahkan, Kiai Shodiq menyatakan proses pembuatan kebijakan di level kota adalah dengan melibatkan banyak pihak, salah satunya DPRD.
“Nanti kalaupun yang terpilih perempuan, dia kan menentukan kebijakan bersama-sama dengan wakil rakyat. Jadi tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Kiai Shodiq kemudian mengajak umat untuk menolak fatwa MUI tersebut karena tidak ada kemaslahatan yang dibawa untuk masyarakat.
“Jadi kita harus menolak fatwa MUI yang seperti itu karena tidak ada kemaslahatan. Masyarakat diimbau jangan terpaku dengan fatwa itu karena kita hidup di negara Pancasila,” tutup dia. []
