Ada KPPS Tak Mau di Rapid, Ini Saran Gubernur

oleh
oleh

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan kesiapan antar stakeholder, jelang pilkada serentak tanggal 9 Desember.

Untuk itu, gubernur menggelar rapat antar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis (26/11).

“Insyaallah kita siap. Ada beberapa skenario kontijensi yang kita siapkan. Satu bencana, dua kondisi Covid-19, tiga kalau seandainya di TPS terjadi sesuatu maka tindakan daruratnya seperti apa,” ujarnya, seusai rapat Forkopimda jelang Pilkada serentak di 21 kabupaten dan kota, di ruang rapat Kantor Gubernur.

INFO lain :  Kebakaran Ludeskan 5 Kapal Motor di Pelabuhan Juwana Pati

Ganjar, meminta antarinstansi (kepolisian, TNI, dewan, dan pemerintahan) saling berkoordinasi menyukseskan pesta demokrasi.

INFO lain :  Bentuk Tim Penindakan Agar Efektif

Selain itu, ia juga minta peserta pemilu juga turut mendukung pemilu di masa pandemi.

“Termasuk dengan syarat KTP Elektronik, ada yang belum punya. Maka kita dorong Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) membereskan hal itu. Lalu bagaimana kalau petugas (KPPS) yang tidak mau di-rapid, maka kita harapkan ada PKPU, yang kita mohon dikomunikasikan dengan DPR RI Komisi II, ada kondisi darurat penyelenggara bisa cepat diganti,” paparnya.(ema)