SEMARANG – Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) minta pemerintah memasukkan sekitar 800.000 nelayan kecil untuk mendapatkan jaring pengaman sosial (JPS) di tengah wabah virus corona jenis baru (COVID-19).
Ketua Umum DPP ANNI Riyono mengatakan, wabah corona menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia.
“Tidak terkecuali nelayan kecil dan masyarakat pesisir yang rentan dengan ketidakberdayaan ekonomi,” ungkapnya, Rabu (22/4).
Riyono membeberkan, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2017, jumlah nelayan Indonesia hampir 2,7 juta jiwa.
“Dari jumlah itu yang berada di garis ambang kemiskinan sekitar 25 persen dan mereka masuk ke kategori keluarga miskin,” sebutnya.
Atas dasar itu, kata dia, harus ada alokasi khusus jaminan pengaman sosial untuk kelompok masyarakat miskin ini, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir.
“Anggaran Rp110 triliun untuk rakyat terdampak harus sampai ke nelayan, jangan salah sasaran,” jelasnya.
Menurut dia, saat ini nelayan dalam kondisi sulit karena 90 persen armada kapal tangkap nelayan kecil adalah di bawah 30 GT, bahkan malah rata-rata 10 GT ke bawah.
“Di tengah pandemi ini membuat harga ikan juga fluktuatif dan cenderung turun di pasar karena makin sedikit pembeli,” terangnya.
Dia menerangkan, nelayan kecil bisa mendapatkan Rp800 ribu jiwa dikalikan Rp600 ribu selama 3 bulan. Maka hanya butuh Rp1,44 triliun.
“Itu angka kecil, namun dana itu dapat menyentuh langsung kehidupan nelayan kecil. Jadi tidak ada alasan negara untuk tidak mampu,” kata Riyono.(mht)
