SEMARANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah memberikan sejumlah catatan atas kebutuhan dana sebesar Rp 1,4 triliun yang dibutuhkan pemerintah provinsi dalam penanganan virus corona.
Ketua FPKB DPRD Jateng Syarif Abdillah menegaskan, program yang ada harus tepat guna, dan bermanfaat sesuai kebutuhan rakyat. Jangan sampai kemudian ada program yang ngoyo woro dan mubazir.
Syarif melanjutkan, ada program yang orientasinya adalah pelatihan bagi para pemuda dan kelompok usaha kecil menengah (KUKM).
“Hari gini kok ngomong pelatihan. Saya kira yang dibutuhkan UKM dan UMKM serta pedagang kecil adalah modal dan perlindungan usaha. Bukan lagi pelatihan dan pendataan. Ada juga untuk pariwisata, katanya untuk membantu pedagang cinderamata di obyek wisata. Jangan mengada-ngadalah,” katanya, Senin (13/4).
Selain itu, lanjut Syarif, program harus tepat sasaran. Pendataan harus seobyektif mungkin dan harus memenuhi rasa keadilan.
Data yang muncul harus terverifikasi dengan baik. Petugas pendataan baik itu yang dikoordinir Dinas Sosial maupun yang melibatkan kepala desa harus punya ukuran yang jelas, siapa yang layak dibantu.
“Jangan terus terulang, kejadian seperti program PKH misalnya, yang rumahnya bagus dapat bantuan, yang rumahnya gedheg terlewati bantuan. Ini karena pendataan yang subyektif. Dzolim kita jika berlaku demikian. Apalagi kalau sampai sebuah rumah tangga mendapatkan doble bantuan,” bebernya.
Anggaran, kata Syarif, juga harus akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturannya, tidak terjadi duplikasi anggaran, dan betul betul dibelanjakan sesuai kebutuhan rakyat. Karena dalam program penanggulangan covid-19 ini, pemerintah di semua tingkatan menyiapkan anggaran termasuk Pemerintah Desa.
“Contoh yang menjurus indikasi duplikat anggaran. Ada alokasi anggaran untuk lumbung desa, padahal desa juga sudah dapat dari APBN. Desa juga sudah merancang BUMDes melalui dana desa. Ini harus cermat dan hati hati,” tegasnya.(mht)
