SEMARANG – Penyerapan produksi garam di Jawa Tengah belum maksimal. Setiap tahun, garam di provinsi ini hanya terserap 300 ribu ton. Padahal angka produksi mencapai 736 ribu ton.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, Fendiawan Tiskiantoro mengakui penyerapan garam nasional di provinsi ini hanya 300 ribu ton per tahunnya.
“Memang penyerapan garam nasional di Jawa Tengah hanya mampu di angka 300 ribu ton pasa tahun 2019, padahal jumlah produksinya lebih dari dua kali lipat,” ujarnya, Selasa (4/2).
Sejauh ini, kata dia, pihaknya telah melakukan banyak upaya untuk menyelamatkan hal tersebut, termasuk membangun kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Kami sudah melakukan kerjasama dengan Disperindag agar penyerapan garam rakyat lebih dari ini, tapi memang hanya bisa terserap 300 ribu ton saja sejauh ini,” sebutnya.
Kondisi ini juga diperparah dengan anjloknya harga garam dan serbuan garam impor di Indonesia.
“Harga garam sekarang rendah sekali, di Kabupaten Pati dan Demak, per kilonya hanya dihargai 200 sampai 250 saja,” bebernya.
Menurutnya, dengan kondisi ini membuat para petani kurang bersemangat dalam memproduksi garam. “Rendahnya harga garam tentu membuat petani berpikir ulang ini mau produksi atau tidak,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyatakan siap memberikan solusi terbaik agar kesejahteraan petani garam bisa meningkat.
Bahkan, ia mengaku sudah beberapa kali berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk memecahkan persoalan tersebut.
“Saya sudah bertemu menteri perekonomian, menteri perindustrian dan perdagangan untuk mengatasi masalah ini secara komunikasi dan secara bersama-sama,” ujarnya selepas meresmikan Gudang Garam Nasional (GGN) di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Pati, beberapa waktu lalu.
Pihaknya pun turut berkomunikasi dengan Kementerian PUPR untuk mempermudah akses jalan para petani menuju tambak garam. Tujuannya, agar biaya produksi petani tidak membengkak.
“Harga itu turun ongkos produksinya jadi mahal, mungkin akses munuju tambak itu jauh, masih repot, sehingga ongkos membengkak. Ini Menteri PU juga siap untuk membantu, sekarang ini kami ingin memetakan jalan-jalan ini yang dibutuhkan seperti apa,” tukasnya. (mht)
