Mantan Bupati dan Sekda Pekalongan Minta Setoran RSUD Kraton

oleh

Pekalongan – Mantan Bupati Pekalongan, Amat Antono (bupati periode 2011-2016) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Mukaromah Syakoer diketahui memerintahkan anak buahnya menerima titipan uang setoran dari RSUD Kraton. Perintah itu diberikan ke sejumlah kepala dinas, bahkan dengan memaksa.

Uang hasil pemotongan insensif manajerial RSUD Kraton itu diterima lalu diserahkan ke bupati dan Sekda. Alasannya untuk kegiatan kemuspidaan yang tak bisa dianggarkan.

Fakta adanya perintah itu diungkapkan Achmad Mas’udi, mantan Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan periode 2011-2017. Achmad diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi pemotongan insentif manajerial RSUD Kraton tahun 2014-2016, atas terdakwa M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/9/2019).

“Benar. Selaku inpektur pernah terima titipan dana dari RSUD Kraton. Lewat kami lalu kami serahkan ke Sekda. Tapi secara pribadi tidak (menerima),” kata Achmad di sidang dipimpin hakim Andi Astara.

Terkait laporan Riski Tessa Malela atas pemberian uang dari pemotongan insentif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton yang menyebut pemberian ke pihak Inspektorat totalnya Rp 141,6 juta, saksi mengaku tak tahu.

Saksi Achmad mengakui hanya menerima langsung sebesar Rp 80 juta. Yakni akhir 2015 dari M Teguh Imanto, Rp 50 juta, serta tahun 2016 tiga kali sebesar Rp 30 juta.
Penerimaan itu diakui atas perintah Sekda Kabupaten Pekalongan Dra Mukaromah Syakoer yang diperintah bupati, Amat Antono (bupati periode 2011-2016).

Diperintahkan Inspektorat menerima titipan uang dari RSUD Kraton untuk kegiatan kemuspidaan yang tak dianggarkan.

“Kenapa pemberian lewat inspektorat, saya tidak tahu. Saya sudah menyampaikan ke Sekda untuk menolak. Tapi Sekda tetap maksa,” katanya.

Atas penerimaan Rp 80 juta itu, saksi hari itu juga langsung memberikan ke Sekda, Mukaromah Syakoer lewat stafnya, Haryanto dan Bambamg Sulistiyono.

Ia mengaku tak tahu dari sumber anggaran apa uang itu. “Saya tidak tahu dari mana sumber uang itu,” katanya.

Bambang Sulistiyono, Kasubbag Adminitrasi dan Umum Inspektorat yang turut diperiksa mengakui perintah penyerahan uang itu. Uang dalam amplop diserahkannya langsung ke Mukaromah Syakoer selaku Sekda.

“Ibu sekda menjelaskan perintah itu. Sekda bilang akan ada rapat dengan bupati. Sekda tanya dari RSUD sudah ada kiriman belum ? Baru kemudian saya telepon Pak Agus (terdakwa II) dan dijawab ya,” kata saksi Achmad.

Atas hal itu, M Teguh Imanto lalu datang ke Inspektorat memberikan uang.

“Penerimaan Rp 50 juta dari Pak Teguh berawal atas pertanyaan Sekda tanya soal kiriman uang. Lalu saya telepon ke Pak Agus. Diharapkan Agus mintakan ke Pak Teguh. Pak Teguh lalu pada jam kerja datang antar uang. Itu perintah bupati (Amat Antono) melalaui Sekda. Tapi bupati tahu. Karena hubungan bupati dan Sekda,” katanya.

Achmad tahu jika uang yang pernah diterimanya dari RSUD Kraton kala itu berasal dari pemotongan insentif.

” Tahun 2017 akhirnya saya tidak mau lagi. Saksi dengar dari kalangan kantor. Ramai. Saya tidak mau terima setoran lagi. Akhirnya saya lapor ke Sekda. Tapi dia (Sekda) terus maksa terus. Tapi ngak bisa. Akhirnya Agustus saya pensiun,” bebernya

Atas penerimaan Rp 80 juta itu, Achmad mengaku telah mengembalikannya secara pribadi.

“Uang itu sudah dikembalikan ke Tessa. Ada buktinya. Pengembalian pribadi memakai uang pensiunan Taspen,” akunya.

“Ini resikonya. Ngak ikut ikut, tapi kena kecipratan. Itu uang pribadi. Itu uang Taspen saya,” akunya.

Ditanya silahkan saksi Achmad meminta ganti ke Sekda, ia mengaku pasrah. “Ngak ah….Yang penting tidak mumet,” kata dia.

Para saksi saat diambil sumpah.

Bagi-Bagi Insentif

Sidang juga memeriksa Francellia Oenky Putri SPsi, staf analisis kepegawaian dan Diklat RSUD Kraton. Sejak 2015 sampai sekarang, Putri diangkat menjadi Sekretaris Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Kraton. Penunjukkannya berdasar SK Bupati Pekalongan tertanggal 4 Mei 2015.

“Selaku sekretaris, Putri bertugas membantu adminitrasi pelaksanaan tugas Dewas, menyiapkan sarananya serta membantu dalam penyiapan laporan,” katanya.

Struktur Dewas sesuai SK Bupati Pekalongan tertanggal 3 Februari 2015, ketua dijabat Hari Suminto (Asisten Ekban Kesra), Hardi Warsono (Sekretaris Prodi Doktor Adminitrasi Publik Fisik Undip), Sukartono Toposubroto (IDI Cabang Pekalongan), Titien Agustina (Sekretaris Dinkes Pekalongan), Indriya Madyawati (Kabid Anggaran dan Perbendaharaan DPPKD).

Tugas Dewas, mengawasi, memberi masukan, mengevaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan atau non keuangan. Dewas bertanggungjawab ke bupati.

Saksi mengakui pernah diperintah Riski Tessa Malela, selaku Kabag Keuangan RSUD Kraton menyerahkan amplop berisi uang untuk Wakil Bupati, Fadia Rafiq pada 2015 sebelum lebaran. Putri menyerahkan langsung uang ke rumah dinas Wabup. Ia mengaku tak tahu jumlahnya.

Seminggu sebelum lebara tahun 2016, saksi mengakui kembali diajak Riski Tessa Malela menyerahkan uang ke Setda Kabupaten Pekalongan. Penyerahan juga dilakukannya bersama Riski Tessa ke Inspektur Kabupaten Pekalongan H Achmad Mas’udi.

Penyerahan lain kala itu, ke Kepala DPPKAD, Totok Budi Mulyanto. Penyerahan dilakukannya bersama Riski di mobil depan parkiran kantor DPPKAD.

Menyerahkan amplop berisi uang ke Kepala BAPPEDA, Bambang Iryanto dan Kabag Hukum RSUD Pekalongan Endang Murdiningrum.

Saksi Putri mengaku tak tahu maksud pemberian uang itu karena ia hanya diperintah Riski Tessa. Saksi mengaku tak berfikir untuk memberitahukan pemberian itu ke ketua dewan pengawas atau pihak lain.

“Saya tidak berrfikir saja. Tesa katakan ini kasih ini ini. Bilang titipan direktur,” katanya.

Sidang juga memeriksa saksi Herry Triyono Sabdo, anggota DPRD periode 2014 sampai 2019. Ia diperiksa selaku Ketua Komisi C terkait penerimaan uang dari RSUD Kraton saat pihaknya kunjungan ke sana. Saksi lain, Dodiek Prasetyo, anggota DPRD, Komisi B.

far