D’Paragon Siapkan Proposal Perdamaian atas Hutangnya ke Kreditur

oleh -129 views

Semarang – PT D’Paragon Labbaikan Utama (Royal D’Paragon Resident Apartemen) dan Sani Goenawan, selaku Direktur Utamanya yang kini betstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan terancam pailit mengaku akan membayar seluruh hutangnya. Mereka egera menyiapkan proposal perdamaian skema pembayarannya ke para kreditur.
Hal itu terungkap pada rapat verifikasi kreditur D Paragon dan Sani Goenawan di Pengadilan Negeri (PN) Semrang, Senin (1/10/2018). 

Khairul Anwar, salah satu pengurus PKPU Sementara keduanya mengungkapkan adanya 92 kreditur dengan tagihan sementara sekitar Rp 20 miliar.

“Sebanyak 89 plus tambahan 3 kreditur yang masuk ke kami. Totalnya sekitar Rp 20 miliar. Ini untuk PKPU D Paragon. Untik PKPU Sani Goenawan ada 6 kreditur dengan tagihan sekitar Rp 13 miliar. Mereka adalah kreditur konkuren. Jika proposal perdamian diterima, otomatis PKPU clear,” kata dia usai rapat.

Rapat PKPU digelar di bawah pengawasan hakim Edi Suwanto. Disepakati, rapat dilanjutnya tanggal 5 Oktober mendatang dengan acara pembahasan proposal perdamaian.

Putusan PKPU Sementara dijatuhkan Selasa 28 Agustus 2018 oleh  Bayu Isdiyatmoko sebagai ketua  Muhamad Yuauf dan Esther Megaria Sitorus selaku hakim anggota. PKPU diajukan Dr Ika Pawitra Miranti, warga Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dalam perkara nomor 17/Pdt.Sus-/PKPU/2018/PN.Smg terhadap kedua Termohon. 

Majelis hakim menyatakan, D’Paragon Labbaika Utama dan Sani Goenawan dalam keadaan PKPU Sementara. Pengadilan menunjuk dan mengangkat Azet Hutabarar dan Kairul Anwar selaku kurator dan pengurus PKPU.

Pemohon merupakan pemilih sah Royal D’Paragon Residen Apartement (DRA) yang akan dijanjikan dibangunkan para Termohon di atas tanah yang terletak di Jalan Setiabudi 201, Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Pemohon telah membeli lunas sejumlah unit satuan rumah susun (apartemen) yang dijanjikan lebih dari 16 lantai.

Kenyataannya, para Termohon tidak pernah merealisasikan pembangunan apartement dan menyerahkan unit apartement kepada pemohon. Termohon justru telah merencanakan dan menyerahkan pembangunan apartement tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT PP Properti, TBK tanpa memberitahukan dan meminta persetujuan dari Pemohon.far