Jakarta – Jelang masa pendaftaran peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Ketua Umum Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari kelompok ulama yang mengikuti ijtima gelaran Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akhir pekan lalu.
Ijtima merekomendasikan dua nama calon wakil presiden untuk Prabowo yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Abdul Somad.
Somad sendiri belakangan menolak diusung. Melalui akun media sosialnya, Somad memilih mendukung Salim Segaf untuk jadi cawapres Prabowo. Ia menyebut keduanya sebagai duet maut tentara-ulama.
“Menarik-narik terlalu berlebihan atau komodifikasi agama berlebihan. Dalam politik tidak bagus, karena melahirkan perdebatan yang tidak diperlukan,” ujar Wawan kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/7/2018).
Wawan mengatakan ulama bukanlah kategori tunggal. Pasalnya seorang ulama tidak bisa mewakili seluruh ahli agama Islam, terutama di Indonesia.
“Saya kira ini klaim yang sangat berani mewakili ulama. Ini yang disebut ulama dari mana dan siapa? Karena ketika mengajukan seperti itu bagian klaim mewakili seluruh kelompok. Ini saya kira tidak tepat juga sebenarnya,” kata Wawan.
Ia lalu menyoroti pesan sejumlah ulama lainnya yang menekankan ulama seharusnya menjadi penyeimbang umara (pemimpin atau penguasa). Umara disebut bertugas menjalankan pemerintahan, dan ulama berfungsi menjaga moralitas sosial terhadap persoalan.
“Kalau semuanya dicampur menurut saya kurang tepat. Itu menunjukkan ideologi politik keagamaan yang mencoba menyatukan agama dan politik,” tuturnya.
Pendapat berbeda disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pada awal pekan ini. Menurut pria yang pernah menjabat di tiga pilar demokrasi (legislatif, eksekutif, yudikatif) tersebut tak masalah seorang ulama untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan.
Mahfud menegaskan struktur pemerintahan bisa diisi oleh siapapun selama orang tersebut benar-benar kompeten.
“Kalau soal ulama atau orangnya atau tokoh ulama atau yang lain itu terserah pada kapabilitasnya. Nah, oleh karena itu, sah-sah saja agar negara ini menjadi negara yang berpemerintahan gotong royong. Ya, menurut saya boleh saja. Tinggal nanti ketemunya, komprominya di titik mana, kan begitu. Itu boleh, boleh, bagus,” kata Mahfud, Jakarta, Senin (30/7).
 Ijtima Ulama di Jakarta dihadiri sejumlah petinggi partai politik. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)
|
Bentuk Demokrasi Jadul
