SEMARANG – Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto berharap Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang menjadi program Kejaksaan bisa bersikap ptofesional.
“Di sisi lain, rekanan juga harus tertib dan tak menggunakan nama pejabat untuk memenangkan lelang,” ujarnya Sabtu (16/11).
Menurut Bambang, selama ini sering didengar rekanan seenaknya sendiri menggarap proyek karena merasa dekat dengan anggota TP4D.
“Jangan sampai kejadian di daerah lain ada bangunan sekolah yang baru setahun diresmikan ambruk atau jembatan rusak padahal baru selesai dibangun,” katanya
Dia juga mempertanyakan kinerja . Keberadaan TP4D seringkali disalahgunakan oleh oknum yang berada didalamnya, termasuk rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan dengan melakukan kongkalikong sehingga menurunkan kualitas pekerjaan.
“Kami mempertanyakan dengan adanya TP4D apakah mempercepat atau justru memperlambat pembangunan?” bebernya.
Bambang pun mengajak jajaran pemerintah daerah bekerja profesional dan menjauhi perilaku korup. Hal itu diperlukan untuk mendukung langkah Presiden Jokowi dalam mempercepat pembangunan ekonomi.
Menurutnya, penegasan tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkompimda di Bogor pada Rabu (13/11/2019).
“Saya meminta imbauan Presiden itu benar-benar dilaksanakan, tidak hanya oleh anggota legislatif, tapi juga pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.
