SEMARANG, INFOPlus – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Jawa Tengah masih mampu menunjukkan daya tahan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,71 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional. Sementara penyaluran pembiayaan untuk UMKM terus meningkat dan APBN Regional mencatat surplus Rp11,8 triliun hingga September 2026.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng Bayu Andy Prasetya dalam rilisnya, Selasa(3/10) mengatakan perkembangan ekonomi regional dan kinerja APBN serta APBD hingga 30 September 2026.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II 2026 mencapai 5,71 persen secara tahunan (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa.
Dari sisi harga, inflasi Jawa Tengah pada September tercatat 3,18 persen, lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 3,28 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,30 persen dan kemiskinan turun menjadi 9,21 persen.
Indikator lainnya juga menunjukkan perkembangan positif. Indeks Keyakinan Konsumen mencapai 112,4, Nilai Tukar Petani 120,83, serta Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 sebesar 74,77.
APBN dan APBD Catat Surplus
Dari sisi fiskal, realisasi Pendapatan Negara di Jawa Tengah mencapai Rp89,57 triliun atau 72,33 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 12,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara Belanja Negara terealisasi Rp77,71 triliun atau 77,31 persen dari pagu. Dengan demikian, APBN Regional Jawa Tengah mencatat surplus Rp11,8 triliun.
Adapun realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp78,22 triliun, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp64,10 triliun. Meski demikian, pendapatan daerah mengalami kontraksi 8,23 persen secara tahunan.
Sektor UMKM turut mendapatkan dorongan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Hingga September 2026, penyaluran KUR mencapai Rp42,36 triliun kepada 752.272 debitur atau tumbuh 21,99 persen. Sementara pembiayaan UMi mencapai Rp1,37 triliun kepada 214.972 debitur, meningkat 26,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Hingga September 2026, realisasi bansos mencapai Rp8,07 triliun untuk 12,31 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, 163.839 KPM terindikasi terkait judi online.
Temuan ini menjadi perhatian untuk memperkuat validasi data dan pengawasan. Pemerintah perlu memastikan setiap indikasi diverifikasi lebih lanjut sebelum menentukan tindak lanjut, sehingga hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap terlindungi.
Bayu menyampaikan, sinergi APBN dan APBD menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, pemerintah terus mendorong optimalisasi belanja, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan daya saing daerah agar pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.(Kar/Ts)
Ekonomi Jateng Makin Tangguh, Pertumbuhan 5,71 Persen dan KUR UMKM Tembus Rp42,36 Triliun
