“Tapi kami terus mengidentifikasi apakah ada hal-hal yang mengarah ke sana (transaksional),” sebutnya.
KP2KKN juga melihat ada prosedur yang kurang tepat dijalankan BKPP. Salah satunya pembukaan rekrutmen yang tidak secara spesifik berdasarkan kebutuhan satuan OPD.
“Contohnya, rekrutmen operator alat berat yang dibuka secara luas yang bisa diisi oleh penjaga sekolah maupun non-ASN dari OPD lainnya,” jelasnya.
Dengan model seperti itu, maka selain pelayanan publik bakal terganggu juga berpotensi menimbulkan pemboroson keuangan daerah.
“Nanti akan ada pelatihan lagi bagi mereka yang keterima. Ini kan tidak efisien, kenapa tidak mengambil non-ASN yang memang sudah punya keahlian, toh nilainya juga lebih tinggi. Dari kacamata kami, ini juga akan menimbulkan pemborosan anggaran,” pungkas dia. []
