Maka dari itu Pemda harus tegas apalagi dalam pembayaran produk UMKM yang biasanya masuk ke toko ritel besar, minimarket di bayarkan setelah beberapa bulan itulah yang membuat UMKM terkena kendala di pemasukan,” tegas Helvy.
Kunjungan berlanjut ke Kantor Kementerian Koperasi yang diterima Menteri Budi Ari Setiaji dan Wakil Menteri Ferry Joko Julianto. Masih seputar pengembangan koperasi Menteri Budi menjelaskan jika pihaknya mendorong untuk kemajuan koperasi di Indonesia termasuk di daerah yang dimana banyak koperasi tersebut tidak produksi.
“Maka dari itu adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk membantu koperasi tersebut untuk bisa terdaftar dan di bantu dalam kendala keuangan termasuk gakpo yang menjadi ujung tombak pangan, aturan tersebut melalui pemerintah yang kordinasi dengan pihak koperasi dan UMKM,” ucapnya.
Sri Hartini menekankan, Komisi B akan mengawal baik semua program yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM dan koperasi. Ia pun meminta supaya kelembagaan koperasi harus berbadan hukum. “Sebagaimana target dari Presiden Prabowo agar semua sector mendukung pencaoaian swasembada pangan. K
