Semarang –
INFOPlus. Pemkot Semarang menyatakan sistem data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 aman dari ancaman peretasan. Hal tersebut disampaikan menyikapi aksi peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) RI.
Pemkot Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Bambang Pramusinto menegaskan keamanan siber dalam sistem PPDB Kota Semarang tahun ini lebih diperketat. Pengamanan ini untuk mengantisipasi ancaman peretasan oleh hacker.
“Alhamdulillah PPDB Kota Semarang 2024/2025, mulai dari jenjang pendidikan TK, SD, hingga SMP sampai hari ini, baik di sistem maupun aplikasi, data server aman,” kata Bambang, Kamis (4/7).
Menurut dia, proses PPDB yang berbasis digital tersebut hingga saat ini berjalan lancar. Baik dari sisi perlindungan perangkat keras, jaringan, aplikasi perangkat lunak, hingga pusat data.
Dalam hal penyediaan sistem PPDB ini, Disdik Kota Semarang bekerja sama dengan PT Dian Nuswantoro Teknologi (Dinustek), perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi komputerisasi. Perusahaan tersebut dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), perguruan tinggi yang selama ini memang fokus di bidang pengembangan teknologi informasi.
“Kami bekerja sama dengan Dinustek sebagai penyedianya, data-data yang ada di PPDB ini sudah terupdate dan tersimpan baik di server,” ujarnya.
Bambang menjelaskan pihak Dinustek telah memiliki pengalaman dalam pengembangan dunia komputerisasi. Dia memastikan mitigasi risiko ancaman peretasan telah disiapkan sejak penekenan kerja sama.
Termasuk pembuatan sistem PPDB yang mengacu pada regulasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang.
“Mulai dari aplikasi, kemudian proses bisnis lalu server dibackup oleh Dinus Tech, mereka sudah menyesuaikan regulasi yang sudah ditetapkan bersama dalam peraturan wali kota,” sebut dia.
Seperti diketahui, baru-baru ini masyarakat digegerkan dengan munculnya aksi peretasan pada PDNS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Akibatnya, sejak 20 Juni 2024, sebagian besar data di pusat data yang dipakai 282 institusi pemerintah pusat dan daerah tersebut terkunci dan tak bisa dipulihkan hingga kini. []
