Semarang – INFOPlus. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Semarang serta para pimpinan partai sepakat mewujudkan Pemilu 2024 damai.
Kegiatan kesepakatan mewujudkan Pemilu damai dilakukan di Ruang Lokakrida Balai Kota Semarang, Senin (27/11). Kegiatan ini juga menyosialisasikan tahapan Pemilu, yakni kampanye yang sudah dimulai Selasa (28/11/2023) agar berjalan dengan kondusif dan aman.
Mbak Ita sapaan akrab Wali Kota Semarang mengatakan, pihaknya mengusulkan silaturahmi digelar lantaran besok kampanye sudah dilakukan. Dirinya berharap komitmen untuk tahapan Pemilu ini bisa berjalan dengan damai
“Pemkot Semarang menginisiasi silaturahmi karena persiapan kampanye besok sudah mulai, baik Pilpres, Pemilu Legislatif, dan DPD. Dan tentu kami harapkan semua pihak bisa berkomitmen menjaga Pemilu agar berlangsung damai,” ujarnya.
Ajang komunikasi ini juga dihadiri oleh Kejaksaan, TNI-Polri, serta KPU dan Bawaslu Kota Semarang. Mbak Ita meminta agar semua pihak di jajaran pemerintahan bersama-sama melakukan pendampingan dan pengamanan. Dirinya juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan TNI-Polri, karena merupakan faktor penting terciptanya Pemilu aman dan damai.
“Seluruh Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan komponen dari Forkopimcap sampai lurah, untuk memperhatikan bagaimana melakukan pengamanan dan pendampingan. Baik Kejaksaan, TNI, kepolisian, Gakkumdu, netralitas harus berjalan,” terangnya.
Bagi Ita, para aparatur negara tidak boleh secara terbuka mendukung salah satu peserta Pemilu, meskipun itu adalah saudaranya sendiri. Dirinya juga meminta peraturan terkait netralitas ASN yang sudah dikeluarkan agar selalu dijalankan.
“Karena hal-hal kecil mungkin terlewat, dampaknya bisa besar. Contohnya mungkin ASN, ada saudaranya, temannya, atau tetangga mau maju caleg, lalu kita like share medsosnya, atau mungkin hal lain. Ini bisa bisa menjadi kerugian sendiri. Ini yang perlu diperhatikan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ita mengingatkan jika Kota Semarang adalah salah satu daerah dengan rawan konflik Pemilu. Di tingkat nasional, Ibu Kota Jawa Tengah ini menduduki peringkat 12 potensi konflik. Sedangkan di tingkat provinsi, Kota Semarang berada di posisi pertama.
“Potensinya konflik money politik dan medsos. Sehingga kita jaga bersama dan berkomitmen agar Pemilu berjalan damai,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom meminta agar para peserta Pemilu bisa saling menghormati setiap prosedur yang berlaku, khususnya saat proses kampanye. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu bisa menjadi pemicu terjadinya konflik.
