Semarang – INFOPlus. Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menghadiri pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam mengahadapi tahun politik.
Pengarahan tersebut didengarkan secara daring di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (17/11).
Selain Pj Gubernur Jawa Tengah, pengarahan itu juga dihadiri oleh 204 penjabat kepala daerah lain. Mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Tito menjelaskan, tahapan kampanye Pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Selama 75 hari masa kampanye tersebut, Ia meminta netralitas penyelenggara negara dan ASN betul-betul dilaksanakan. Terlebih setelah ada surat dari Bawaslu agar Kementerian Dalam Negeri menjamin netralitas ASN dalam menghadapi tahun politik.
“Saya menyampaikan surat dari Bawaslu tanggal 13 November 2023 lalu yang isinya meminta kepada Mendagri untuk menekankan kembali netralitas ASN,” kata Tito.
Tito juga menjelaskan sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran. Mulai sanksi moral hingga hukuman disiplin.
Hukuman disiplin ini terbagi atas hukuman sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja dan hukuman berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.
Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, sudah berulangkali menyampaikan kepada penjabat kepala daerah maupun ASN di Jateng agar netral dalam pemilu ini.
“Jadi sudah jelas. Beberapa waktu lalu kami dikumpulkan oleh Presiden dan Mendagri bahwa seluruh ASN termasuk di dalamnya penjabat kepala daerah ini harus netral dan tidak bermain politik praktis,” kata Nana.
Ketegasan tentang netralitas ASN di Jawa Tengah selalu digaungkan oleh Nana Sudjana. Bahkan netralitas itu sudah diwujudkan dalam ikrar bersama yang dilakukan dalam berbagai kesempatan. Ikrar itu juga terus diucapkan setiap apel pagi.
“Provinsi Jawa Tengah sudah komitmen dan sudah berikrar, kita punya hak pilih tetapi tidak bermain politik praktis,” kata Nana.
Nana juga sudah menugaskan tim khusus untuk memantau netralitas ASN selama tahapan pemilu. Baik tindakan nyata di lapangan maupun aktivitas di media sosial.
Dalam memantau netralitas ini, Diskominfo Jateng juga menggandeng kepolisian, KPU, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya. (Ags/Mw)
