Semarang – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jateng Widwiono menyebutkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi tengkes atau stunting di Jawa Tengah pada tahun 2022 ada pada angka 20,8 persen.
“Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,1 persen dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 20,9 persen. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah berhasil menurunkan angka stuntingnya pada tahun 2022,” kata Widwiono pada Rapat Kerja Daerah dengan tajuk Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Jateng, di Semarang, Senin (13 Februari 2023).
Sementara untuk pemerintah kabupaten/Kota yang angka stuntingnya mengalami kenaikan, lanjut Widwiono, pihaknya berharap agar bisa meningkatkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di wilayahnya masing-masing.
Pada kesempatan tersebut, Widwiono juga menyampaikan sasaran strategis yang telah dicapai Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng pada Tahun 2022 yakni: angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) sebesar 2,09 dari target 2,04 atau tercapai 97,61 persen.
Kemudian adanya peningkatan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence method/mCPR sebesar 70,39 persen dari target 67,06 persen (atau tercapai 104,97 persen).
“Angka ini menunjukkan adanya peningkatan apabila dibandingkan mCPR pada tahun 2021 sebesar 60,3 persen,” katanya.
Di Jateng, lanjut Widwiono, juga terdapat peningkatan angka metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 28,02 persen atau menunjukkan adanya peningkatan apabila dibandingkan capaian MKJP pada tahun 2021 sebesar 25,72 persen.
“Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 11,64 persen dari target 11,34 persen atau tercapai 97,42 persen atau menunjukkan penurunan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan unmetneed pada tahun 2021 sebesar 16,09 persen,” katanya.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB sebesar Rp51 miliar. Hal tersebut menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan DAK tahun 2022 sebesar Rp41 miliar.
Sedangkan untuk biaya operasional keluarga berencana (BOKB) pada tahun 2023 sebesar Rp376,6 miliar atau meningkat jika dibandingkan DAK tahun 2022 sebesar Rp335,6 miliar.
Widwiono menambahkan bahwa salah satu faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pelaksanaan kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng adalah adanya sinergitas dan kolaborasi dengan mitra kerja strategis baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
