Sidang Korupsi Pungli Pasar Cepu Blora, Fakta Keterlibatan Mantan Bupati Terungkap

oleh -48 views

Semarang – Sarmidi, terdakwa perkara korupsi pungli pedagang pasar induk cepu Kabupaten Blora tahun 2018 dan tahun 2019 mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum. Atas eksepsi Sarmidi (56), Kepala Dinas Dindagkop dan UKM Kab. Blora, warga Jl. Mustika 1 No: 41 Perumda Blora, Jaksa Penuntut Umum Kejari Blora menanggapinya.

Rabu, 27 Oktober 2021 sidang beracara tanggapan eksepsi penasihat hukum terdakwa digelar dipimpin majelis hakim Casmaya (ketua), Arkanu dan TH Sri Pramastuti (anggota).

Korupsi diduga dilakukan Sarmidi bersama MM Warso dan Drs Mohammad Sofaat (keduanya berkas terpisah) pada Agustus 2019 sampai 29 Juni tahun 2020 di Pasar Induk Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Secara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa para pedagang memberi uang kompensasi. Yakni atas kios hasil revitalisasi/rehabilitasi pasar induk cepu pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan nilai total Rp 865 juta.

Proyek Revitalisasi Pasar Induk Cepu

Kabupaten Blora melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Blora melaksanakan kegiatan revitalisasi/rehabilitasi pasar induk cepu sebanyak 2 kali. Pada 2018 di sebelah timur meliputi 24 kios pada bulan September 2018 sampai Desember 2018 bersumber dana dari TP APBN Rp 6 miliar. Pada 2019 di sebelah barat meliputi 20 kios, pada September 2019 sampai Desember 2019 bersumber dana dari APBD Blora Rp 1,5 miliar.

Pada pertemuan tanggal 24 Desember 2018 dalam kunjungan kerja di Cepu, Ir. Maskur, MM (Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM lama) bertemu pedagang bernama Kayat. “Punya kartu los berapa?” dan dijawab “Punya kartu los 20”. Lalu dijawab “Akan dikasih 2 los”’. Pak Kayat lalu minta 3 los dan dijawab Ir. Maskur “Lha nek mbok jaluk kabeh lak kancamu ra uman”.

Pada 26 Desember 2018 pagi Ir. Maskur, MM mengundang rapat di kantornya, paguyuban pasar dan pengelola pasar 5 orang. Malam harinya tanggal 26 Desember 2018 di rumah Jono (pedagang) menindaklanjuti arahan Ir. Maskur, MM (siang hari) membahas gudang dan pagar keliling sekaligus tentang penempatan kios baru.

Pada tanggal 2 Mei 2019, Bupati Blora mengganti Kepala Dinas dari saksi Ir. Maskur kepada Sarmidi. Pergantian dilakukan pula pada Kabid Pasar Dindagkop dan UKM dari saksi M. Zainuri kepada saksi Warso, dan pergantian Kepala UPTD Pasar Wilayah II kepada Drs. M. Sofa’at. Kelanjutan penataan revitalisasi/rehabilitasi kios pasar induk tahun 2018 dilakukan Sarmidi, Warso dan M. Sofa’at.

Kompensasi Kios Pasar

Pada 21 Agustus 2019 di kantor Pasar Induk Cepu (lama) terjadi pertemuan dihadiri Warso, M Sofaat, Juanis selaku Kasi Sapras Bidang Pasar Dindagkop dan UKM, Hartono selaku Bendahara Penerimaan Pembantu, Wahyu, saksi Sagi selaku koordinator Pasar Cepu, Prawito selaku Ketua Paguyuban Pedagang. Pertemuan membahas tentang kompensasi penggunaan kios yang sudah di revitalisasi.

Warso menyampaikan bagi pedagang yang ingin menempati 12 kios hasil rehabilitasi tahun 2018 untuk 6 kios yang menghadap ke depan dikenai kompensasi Rp 150 juta. Sedang 6 kios yang menghadap ke belakang dikenai Rp 100 juta.

Warso menyampaikan, apabila pedagang berkeberatan bisa mengundurkan diri. Kesepakatan akhirnya diputuskan 6 kios menghadap ke depan dikenai Rp 75 juta, dan 6 kios yang menghadap belakang dikenai Rp 50 juta perkios. Disepakati juga yaitu 1 kartu pedagang dihargai 10 persen dari harga kios.

“Hasil pertemuan, Warso melaporkan ke Sarmidi atas hasil rapat dan kesepakatan dengan para pedagang tentang kompensasi,” kata JPU di surat dakwaannya.

Selanjutnya terbit beberapa kali surat ditandatangani M. Sofa’at, pertama tertanggal 22 Nopember 2019 perihal kompensasi kios yang menyatakan pembayaran kompensasi paling lambat tanggal 15 Desember 2019. Kedua Surat Peringatan I tertanggal 6 Januari 2020, Surat Peringatan II tertanggal 26 Maret 2020. Petugas pasar bernama Sunardi juga berkali-kali memperingatkan pedagang pasar untuk segera membayar.

Pedagang Pradiyanto, Susilowati dan Sukarman yang dipanggil ke kantor pasar mengaku bersedia membayar asalkan diberi tanda terima kuitansi sebagai bukti. Pembayaran akhirnya dilakukan ke Hartono Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Induk Cepu.

Mereka yang membayar, Qoirul Qomarudin (Rp 45 juta), Sugiarta Rp 40 juta, Suyikno Rp 35 juta, Sutrisno Rp 30 juta, Munti’ah Rp 67,5 juta, Susilowati Rp 67,5 juta. Sukarman sampai saat ini belum membayar kompensasi. Totalnya terkumpul dari para pedagang Rp 285 juta.

Revitalisasi Pasar Induk Cepu Tahun 2019 yang semula 8 kios menjadi 20 kios. Untuk 10 kios menghadap ke depan para pedagang dipersilahkan untuk menempati kembali tanpa dimintai kompensasi, akan tetapi untuk 10 kios lainnya yang baru pedagang harus membayar kompensasi.

Hasil rapat pada 9 Januari 2020, dipimpin M Sofaat diperoleh kesepakatan pedagang yang memiliki kios lama menghadap ke depan otomatis tinggal menempati kios baru. Sesuai kesepakatan 1 kios baru dinilai Rp 75 juta, pedagang di los lama yang akan menempati kios baru sesuai kesepakatan ditukar dengan 10 los. Untuk 1 los dinilai Rp 7,5 juta untuk yang menghadap ke belakang.

Enam poin kesepakatan itu dituangkan di Berita Acara Sosialisasi Penataan Pedagang yang ditandatanganj M Sofaat, Prawito, serta dihadiri sejumlah pedagang. Hasilnya dilaporkan M Sofaat ke Warso.

Atas revitalisasi tahun 2019 juga telah dilaporkan Warso kepada Sarmidi, termasuk adanya kesepakatan kompensasi dengan pedagang.

Pedagang Diancam Tak Diberi Kunci

Pedagang merasa keberatan atas besaran biaya kompensasi tetapi tidak punya pilihan. Apalagi disampaikan jika tidak melunasi 1 April 2020 maka kunci kios tidak diserahkan dan kios pasar akan dilelang.

Sampai akhir Februari 2020, pedagang meminta keringanan ke M Sofaat dan dijawab akan komunikasikan dengan orang blora (Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM). Hasilnya, dari semula Rp 125 juta menjadi Rp 75 juta.

Pedagang akhirnya membayar kompensasi dan diterima dengan kuitansi oleh Hartono selaku Bendahara Penerimaan Pembantu.

Siti Mutamimah Rp 60 juta, Chamdun Rp 37,5 juta Sugiyono Rp 67,5 juta, Mudrikah Rp 30 juta, Helda Fauziyana Rp 75 juta, Suratno Rp 67 juta, Masfuin Rp 40 juta, Siti Isyoratun Rp 75 juta, Siti Halimah Rp 52,5 juta, Ratna Diah Puspita Rp 67,5 juta.

Besaran kompensasi pada revitalisasi/rehabilitasi Pasar Induk Cepu tahun 2019 terkumpul Rp 580 juta. Sehingga keseluruhan kompensasi atas revitalisasi tahun 2018 sebesar Rp 285 juta dan tahun 2019 Rp 580 juta, totalnya Rp 865 juta.

Uang Kompensasi Mengalir ke Bupati

Uang kompensasi yang diterima Hartono selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar itu lalu diminta Warso, M Sofaat. Warso Rp 481,2 juta, M Sofaat Rp 365 juta dan sisanya Rp 18,8 juta di bendahara.

M Sofaat yang mengusai Rp 365 juta digunakan, Rp 160 juta diminta Warso dan dipakai untuk dana koordinasi yang diminta Sarmidi. Rp 180 juta dikembalikan ke Bendahara di Kantor Dindagkop dan UKM. Rp 25 juta diserahkan ke bendahara pembantu Hartono.

Uang hasil pungutan tahun 2018 dan tahun 2019 Rp 865 juta yang keberadaanya pada Warso, M Sofaat ternyata pengelolaan dan penguasaan yang real sebelum disetor ke Kasda yakni.

Dikelola dan dikuasai Warso Rp 641,2 juta, (dengan perincian Warso meminta tambahan uang ke M Sofaat Rp 160 juta. Dikelola M Sofaat Rp 205 juta, dan di kas bendahara pengeluaran pembantu pasar Rp 18,8 juta.

Uang sebesar Rp 641.200.000 oleh Warso didistribusikan untuk sejumlah kepentingan. Rp 150 juta untuk memenuhi perintah Sarmidi guna pemenuhan pendapatan Dindagkop dan UKM Kabupaten Blora serta dana akhir tahun 2019 .

“Rp 75 juta untuk Kanjenge (Bupati Joko Nugroho). Rp 50 juta untuk terdakwa (Sarmidi),” beber jaksa.

Diserahkan Warso Rp 125 juta untuk bupati dan Sarmidi di rumahnya usai sholat Jumat 27 Desember 2019. Rp 25 juta untuk Juanis Kasi Sapras Bidang Pasar, Rp 50 juta disetor ke Kasda Blora sebagai pemenuhan pendapatan Dindagkop dan UKM tahun 2019?

Uang Rp 240 juta, pada tanggal 4 Mei 2020 atas perintah Sarmidi untuk dana koordinasi, awalnya Sarmidi memerintahkan menyiapkan dana. Warso bersama Juanis lalu ke pasar menanyakan me M Sofaat dan dijawab belum terkumpul.

Pada 6 Mei 2020 uang terkumpul Rp 240. Warso datang mengambil Rp 180 juta, sedang sisanya Rp 60 juta dibawa M Sofaat. Pada 14 Mei Rp 60 juta itu ditransfer ke Warso. Perolehan Rp 240 juta itu lalu dilaporkan Warso ke Sarmidi.

Dari Rp 240 juta itu, atas perintah Sarmidi, Rp 100 juta dipakai untuk dana koordinasi. “Rp 75 juta untuk Kanjenge/Bupati Joko Nugroho,” kata JPU lagi.

Sebesar Rp 50 juta untuk Sarmidi, Rp 15 juta untuk untuk THR staf Bidang Pasar 10 orang. Warso lalu menyerahkan Rp 225 juta ke Sarmidi di rumahnya pada tanggal 15 Mei 2020. Rp 201,2 juta disetor ke kasda Blora. Sehingga uang hasil pungli tahun 2018 dan tahun 2019 yang diserahkan Warso ke Sarmidi totalnya Rp 350 juta.

Akhirnya Disetor ke Kasda

Sekitar Mei 2020 para pedagang yang protes dan persoalnya diketahui publik, atas perintah Sarmidi uang hasil kompensasi disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 865 juta.

Untuk uang yang diterima Sarmidi Rp 350 juta, sampai batas waktu penyetoran tidak diserahkan kepada bendahara Hartono maupun Warso, mencukupi uang tersebut, karena Warso tidak mempunyai uang maka menjual tanah pribadinya dan laku Rp 155 juta dan diserahkan ke Hartono Rp 115 juta.

Sedangkan untuk kekurangannya Rp 245 juta, Warso meminta Juanis untuk ikut menyikapi pengembalian uang pada bendahara Hartono untuk disetor ke Kasda. Juanis akhirnya mendapatkan Rp 75 juta dan Warso mencari pinjaman ke temannya Rp 160 juta. Uang Rp 235 juta baru diserahkan ke Hartono untuk disetor ke kasda.

Di perkara itu, para terdakwa kesatu dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 sebagaiman diubah Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua Pasal 11 Undang-Undang yang sama.

(rdi)

Tinggalkan Balasan