Jilid III Korupsi Bank Salatiga, Korupsi untuk “Nyaleg” dan Keterlibatan Walikota

oleh -41 views

Semarang – Lima terdakwa pembobolan dana pada PD BPR Bank Salatiga tahun 2008 sampai 2011 memasuki jilid III dan disidangkan. Sebelumnya M Habib Shaleh, Herlina dan Jatmiko telah diadili (ketiganya sudah divonis Pengadilan Tipikor dan telah inkracht).

Para terdakwa yakni, Bambang Sanyoto bin Tarjo Suwarno, Sunarti SE binti Bedjo Sudarmo, Dwi Widiyanto SE bin Slamet, Triandari Retnoadi SE MM binti Soeharsono Soemoadmodjo, serta Maskasno bin Mulyoharjono.

Perkara diperiksa majelis hakim terdiri Arkanu (ketua), Casmaya dan Alfis Setyawan (anggota). Senin (25/10/2021) sidang di Pengadilan Tipikor Semarang telah memasuki pemeriksaan saksi-saksi.

Kasus pembobolan Bank Salatiga sendiri terjadi Mei tahun 2008 sampai tahun 2011.

Triandari Retnoadi SE MM binti Soeharsono Soemoadmodjo (47), warga Jalan Dr.Sumardi Nomor 12 Kota Salatiga atau Jalan Pemandangan II No.11 RT 004 RW 002 Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, selaku mantan Direktur PD BPR Bank Salatiga.

Korupsi diduga dilakukan Triandari Retnoadi selaku Direktur PD. BPR Bank Salatiga (anggota Direksi) bersama dengan M Habib Shaleh, Herlina, Jatmiko (telah divonis bersalah Pengadilan Tipikor Semarang dan inkracht). Serta Dwi Widiyanto SE, Sunarti SE, Bambang Sanyoto dan Maskasno (keempatnya dalam berkas terpisah) dan Joko Triono (alm).

Modusnya diduga menggunakan dana tabungan dan deposito nasabah serta uang setoran kredit instansi kolektif, tanpa sepengetahuan nasabah untuk kepentingan pribadi. Melakukan windows dressing (merekayasa pembukuan keuangan) sehingga seolah-olah dana tabungan dan deposito nasabah tersebut masih utuh. Serta membuat laporan kuangan PD BPR Bank Salatiga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (palsu).

Triandari Retnoadi didakwa menikmati sebesar Rp5.842.643.855, memperkaya Sunarti Rp11.082.893.363, Dwi Widiyanto Rp11.082.893.363, Herlina Rp1.028.660.400, Jatmiko Rp725.000.000, Bambang Sanyoto Rp246.323.527, dan Maskasno Rp251.997.500, serta alm. Joko Triono Rp589.990.988.

“Akibat korupsi merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Salatiga yaitu keuangan PD BPR Bank Salatiga Rp 29.096.742.596,” sebut Hadrian Suharyono, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Salatiga di surat dakwaannya.

Kejadian bermula Mei 2007, saat Sunarti selaku Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan pemeriksaan Keuangan PD BPR Bank Salatiga, dan menemukan adanya selisih saldo.

Temuan Selisih Saldo

Tabungan nasabah pasar yang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank atas nama Joko Triono (alm), Maskasno dan Bambang Sanyoto Rp67.850.000. Maskasno Rp128.583.595, Bambang Sanyoto Rp118.307.500. Angsuran kredit kolektif instansi yang digunakan Joko Triono (alm) dan Maskasno, Rp175.022.333,dan Rp95.284.000.

Temuan itu dilaporkan ke M Habib Shaleh selaku Direktur Utama. Hasil rapat dihadiri Sunarti, M Habib Shalel, Triandari Retnoadi, Dwi Widiyanto diputuskan penyelesaian selisih saldo tabungan nasabah pasar Rp377.950.000, dilakukan dengan menggunakan dana tabungan SMK Negeri 2 Salatiga. Namun ternyata masih ditemukan lagi selisih saldo dana tabungan nasabah lainnya sehingga dilakukan beberapa pengambilan Rp849.905.000. Penarikan tanpa sepengetahuan pihak SMKN 2.

Selain selisih saldo, juga ditemukan adanya selisih tabungan nasabah yang lain sehingga dalam rapat diputuskan untuk menutup selisih saldo tabungan nasabah tersebut dengan cara mengajukan kredit (personal loan). Kredit atasnama Bambang Sanyoto Rp 35 jita, alm. Joko Triono Rp 25 juta untuk menutupnya.

Masih di Agustus 2008 dilakukan penggantian pengelolaan Angsuran Kredit Kolektif Instansi yang semula dikelola Sunarti, lalu dikelola Triandari. Dalam mengelola, periode Agustus sampai Desember 2008, ditemukan kekurangan angsuran kredit kolektif instansi sebesar Rp530 juta.

Mengatasi kekurangan itu, Triandari bersama Joko Triono (alm) menggunakan dana nasabah berupa deposito milik Yayasan Pendidikan AMA Salatiga sebesar Rp 600 juta. Pengambilan tanpa sepengetahuan nasabah.

Hasil penarikannya digunakan untuk menutup pengambilan tabungan SMK Negeri 2 Salatiga sebesar Rp 170.250.850, selisih setoran angsuran kredit kolektif instansi sebesar Rp394.749.150, dan sisanya Rp 35 juta dipergunakan Sunarti.

Masih di 2008, Maskasno, Joko Triono (alm), dan Bambang Sanyoto menggunakan dana tabungan nasabah Rp 48.194.816. Maskasno Rp11.095.355, alm Joko Triono Rp23.099.461, Bambang Sanyoto Rp14 juta.

Periode Januari sampai April 2009, Triandari Retnoadi, Maskasno dan Joko Triono (alm) ketika pengelolaan angsuran kredit kolektif instansi dikelola Triandari, telah menggunakan dana angsuran kredit kolektif instansi sebesar Rp507.369.050. Triandari memakai Rp366.124.700, Joko Triono (alm) Rp129.710.050, dan Maskasno Rp11.534.300.

Menutup uang yang dipakai itu, ketiganya mengambil dana deposito nasabah. Pada 29 Mei 2009 menggunakan deposito Gustaf Adolf Panjaitan Rp134 juta untuk menutupi angsuran kredit dari Kantor DKK Rp66.939.900. Kantor Dinas Pasar sebesar Rp47.539.750, Kantor Kecamatan Sidorejo Rp9.367.900, dan Kantor BPN Rp9.179.600. Seluruhnya berjumlah Rp133.027.150. Sedangkan sisanya dipergunakan Triandari.

Pada Juli 2009 menggunakan tabungan milik KONI Rp583.500.000, untuk menutup angsuran kredit dari Kantor Dinas Tata Kota (PNS) Rp91.141.100, Kantor Dinas Tata Kota (kontrak) Rp4.031.100, Kantor Dinas Pertanian Rp18.798.000, dan Kantor Kecamatan Sidorejo Rp10.331.200. Selebihnya dipergunakan Triandari.

Pada akhir Oktober 2009 menggunakan dana pelunasan pinjaman kredit atas nama nasabah Suistanti Rp150 juta, untuk menutup angsuran kredit dari Kantor Dinas Tata Kota Rp95.362.250. Selebihnya dipergunakan Triandari.

Pada 2009, Triandari telah menerima dana setoran tabungan dari KONI Salatiga, namun tidak disetorkan ke PD. BPR Bank Salatiga. Pada 29 Mei 2009, KONI Salatiga membuka rekening dengan setoran awal Rp 118 juta, namun hanya disetorkan ke Rp500 ribu. Pada 7 Juli 2009, KONI Salatiga kembali menyetor Rp1.266.000.000, yang diambil dan diterima Triandari bersama Veri Dewi Verawati dan Herlina. Namun hanya disetorkan ke PD. BPR Salatiga Rp 1 miliar. Sisanya Rp124.301.400, digunakan untuk menutup angsuran kredit kolektif dari Kantor Dinas Tata Kota (PNS) Rp91.141.100, Kantor Dinas Tata Kota (kontrak) Rp4.031.100, Kantor Dinas Pertanian Rp18.798.000, dan Kantor Kecamatan Sidorejo Rp10.331.200.

Pada 10 Juli 2009, KONI Salatiga kembali menyetor Rp200 juta yang diterima Triandari Retnoadi, namun dana tidak dimasukkan ke PD. BPR Salatiga. Triandari meminta Dwi Widiyanto mencetak buku tabungan dengan nilai transaksi Rp 200 juta agar seolah-olah masuk ke Bank BPR Salatiga.

Masih di 2009, Triandari juga menggunakan dana nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah. Antara lain pada 3 September 2009 menggunakan setoran tabungan SMA Negeri 3 Salatiga Rp100 juta, pada 16 September 2009 menggunakan setoran tabungan PDAU Rp45.169.600. Pada 29 September 2009 menggunakan tabungan Sujoko Rp15 juta, tanggal 30 September 2009 kembali menggunakan tabungan Sujoko sebesar Rp23.661.850.

Pada 9 Oktober 2009 menggunakan tabungan SMK Negeri 3 Salatiga Rp39 juta, tanggal 13 Oktober 2009 kembali menggunakan tabungan SMK Negeri 3 Salatiga Rp 5 juta. Pada akhir 2009, saksi M. Habib Shaleh bersama Triandari memanggil saksi Dwi Widiyanto, Sunarti karena kinerja perusahaan kurang perform (target laba belum terpenuhi).

Rekayasa Akutansi

M Habib Shaleh dan Triandari menghendaki agar target laba harus ada, supaya dapat dilaporkan ke Walikota bahwa kinerja perusahaan meningkat. Atas perintah tersebut, Dwi Widiyanto dan Sunarti menggeser kredit dengan membalik angsuran pokok dan bunga pada sebagian nasabah (sampai akhir bulan Desember 2009) dan melakukan rekayasa akuntansi.

Temuan Bank Indonesia

Pada 2010 dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR Salatiga, Posisi Pemeriksaan 31 Maret 2010 ditemukan. Rekening tabungan penampungan atas nama Sri Kunarti yang digunakan untuk menampung kelebihan potongan asuransi jiwa nasabah kredit yang seharusnya tidak boleh dilakukan untuk dicatat ke pendapatan operasional bank, potongan asuransi tersebut dibebankan kepada debitur pada saat pencairan kredit. Dana tabungan digunakan untuk pemberian fee juru bayar dalam rangka kerjasama pemberian kredit kepada instansi dengan cara pembayaran potong gaji.

“Ditemukan, adanya selisih tabungan antara yang tercatat di buku tabungan dengan yang tercatat di rekening koran bank sebanyak 58 rekening. Itu disebabkan penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh beberapa karyawan bank, yaitu atas nama Bambang Sanyoto, Joko Triono, Maskasno dan Siti Nurkhasanah,” kata JPU.

Kredit yang diberikan adalah kredit pegawai dengan sistem pembayaran potong gaji sebesar 86,29% dari total outstanding kredit. Dari hasil on the spot kepada juru bayar instansi-instansi tersebut ditemukan beberapa penyalahgunaan angsuran kredit yang dilakukan oleh karyawan bagian kredit, yaitu Namun Madi Saponco, Joko Triono dan Nanda Sudarmono.

Kelemahan dalam operasional kantor kas, yaitu petugas yang berada di kantor kas hanya terdiri 1 (satu) orang yang bertugas untuk menerima kas sekaligus bertugas mencatat transaksi tersebut ke dalam pembukuan. Hal tersebut berisiko terjadinya penyimpangan karena tidak terdapat kontrol atas operasional kantor kas.

Pemberian cash back deposito kepada deposan perorangan maupun instansi yang dicatat oleh bank di biaya operasional lainnya. Dengan adanya penerimaan cash back tersebut, penerimaan suku bunga deposan melebihi suku bunga LPS, namun tidak didukung dengan surat pernyataan bahwa deposito tersebut tidak dijamin LPS.
Bank belum melakukan pencatatan atas penerimaan hadiah berupa 1 (satu) buah sepeda motor Vario atas penempatan antar bank aktiva di PT. Bank Bumi Putera.

Praktek pembukuan yang tidak sehat yaitu laporan keuangan Bank yang dilaporkan ke Bank Indonesia belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
Kondisi usaha bank menunjukkan kinerja yang menurun sehingga perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pengurus bank, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.

Setelah ada Hasil temuan Bank Indonesia tersebut, pejabat PD BPR Bank Salatiga baik dari Pemerintah Kota Salatiga, Dewan Pengawas, Direksi baik Direktur Utama maupun Direktur dan Pejabat eksekutif dihadirkan Ke Kota Semarang untuk melakukan komitmen penyelesaian dan perbaikan PD BPR Bank Salatiga. Triandari menandatangani komitmen penyelesaian hasil temuan dari Bank Indoensia tersebut.

Tindak lanjut penyelesaian komitmen tersebut ternyata Triandari tidak melaksanakan komitmen dalam perbaikan PD BPR Salatiga dimana praktik-praktik penyimpangan penggunaan dana-dana nasabah baik yang tersimpan di PD BPR Bank Salatiga maupun dana-dana yang akan disetor tetap berjalan.

Hal tersebut disebabkan sistem akuntansi di PD. BPR Bank Salatiga dikembalikan seperti semula karena adanya temuan Bank Indonesia dan kemudian berdampak pada penurunan laba di PD. BPR Salatiga. Selain itu, para nasabah yang angsurannya dibalik pada tahun 2009 sudah ada yang melakukan pelunasan, sehingga terjadi kekurangan pembayaran pokok pinjaman yang kemudian berdampak terhadap meningkatnya selisih saldo.

Permasalahan selisih saldo dari tahun 2008 sampai tahun 2010 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya masih terdapat dana-dana nasabah yang belum dapat dikembalikan atau dipulihkan selain itu temuan dari penyalahgunaan pegawai terhadap dana di PD BPR Bank Salatiga hasil temuan Bank Indonesia juga belum terselesaikan.

Periode Tahun 2008 sampai dengan 2011, Triandari selaku Direktur, bersama M Habib Shaleh selaku Direktur Utama, Dwi Widiyanto, Sunarti, Maskasno dan Bambang Sanyoto serta Joko Triono (alm) telah menggunakan dana nasabah tabungan/Deposito pada PD BPR Bank Salatiga.

Penarikan Dana dan Deposito Palsu

Modusnya menarik dana tabungan nasabah, dengan mengisi slip penarikan yang direkayasa (palsu) seolah-olah nasabah yang melakukan penarikan dana, dan menggunakan dana setoran tabungan nasabah dengan cara melakukan rekayasa terhadap slip setoran (dana tabungan tidak disetorkan), tanpa sepengetahuan nasabah.

Saat nasabah menempatkan dana dalam bentuk deposito kemudian dari pihak BPR Bank Salatiga membuat bilyet deposito, namun bilyet deposito tersebut disimpan Dwi Widiyanto atau Sunarti yang kemudian dibuatkan duplikasi bilyet deposito(palsu) diberikan kepada nasabah. Sementara bilyet deposito yang asli tersebut digunakan untuk melakukan pencairan deposito tanpa sepengetahuan pemilik deposito.

Melakukan penarikan deposito tanpa dilampiri dengan bilyet deposito asli dan tanpa sepengetahuan pemilik deposito. Tidak melakukan penyetoran deposito secara utuh, atau hanya sebagian saja dengan memberikan bilyet deposito palsu kepada nasabah, dan bilyet deposito asli tidak sesuai dengan yang disetor.

Dalam kurun waktu Triandari menjabat sebagai direktur telah mencairkan dana deposito nasabah. Periode 2008 sampai dengan 2011, Triandari selaku Direktur, bersama M Habib Shaleh selaku Direktur Utama, Dwi Widiyanto, Sunarti, Maskasno, Bambang Sanyoto dan Joko Triono (alm) secara melawan hukum menggunakan uang setoran angsuran kredit dan kredit kolektif instansi, serta dana tabungan/deposito nasabah tanpa sepengetahuan nasabah masing-masing.

Tabungan nasabah Rp4.929.955.870, deposito Rp1.714.000.000, penggunaan dana pelunasan kredit Suitanti Rp150 juta, penggunaan dana pelunasan kredit Suitanti Rp137 juta. Jumlah seluruhnya Rp6.930.955.870.

Pada tanggal 23 April 2012 dilakukan pergantian Anggota Direksi, Triamdari diganti Dwi Widiyanto. Pada saat serah terima jabatan anggota direksi tersebut, ditemukan adanya selisih saldo sebesar Rp6.930.955.870 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Triandari selaku direktur, yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya bersama Maskasno, Bambang Sanyoto dan alm. Joko Triono.

Pada waktu Dwi Widiyanto menjabat sebagai direktur, bersama Sunarti, Herlina dan Jatmiko melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan dana tabungan dan deposito nasabah untuk kepentingan pribadi dan untuk menutup sisa saldo sebelumnya termasuk selisih saldo yang dipergunakan Triandari dkk.

Ajukan Kredit Fiktif

Selain menggunakan dana tabungan dan deposito nasabah, Dwi Widiyanto dan Sunarti juga menggunakan kredit fiktif atas nama orang lain. Modusnya .enggunakan kredit fiktif dengan cara meminjam nama orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Meminjam nama orang yang sebelumnya telah mengajukan kredit untuk dilakukan top up kredit.
Menggunakan pelunasan kredit dari nasabah untuk digunakan menutup selisih saldo yang terjadi dan agar tidak menimbulkan kecurigaan maka terhadap nasabah diberikan surat keterangan lunas.

Jumlah dana kredit nasabah dari plafond sebesar Rp. 1.970.000.000, sampai 2021 masih belum terselesaikan Rp.997.968.141.

Dana yang diambil dari kredit fiktif oleh Dwi Widiyanto dan Sunarti juga digunakan untuk menutup sebagian selisih saldo yang dipergunakan Triandari ketika menjabat sebagai direktur.

Setelah Triandari bersama M Habib Shaleh, Dwi Widiyanto, Sunarti, Herlina, Maslasno, Bambang Sanyoto dan alm. Joko Triono melakukan beberapa modus penggunaan dana tabungan, deposito, dan kredit tersebut berdampak kepada database nasabah. Mengatasi agar pihak nasabah tidak merasa curiga kemudian dilakukan rekayasa database nasabah dan untuk mempermudah pemantauan terhadap dana nasabah. Dwi Widiyanto membuat aplikasi database bayangan yang sama dengan aplikasi database asli yang ada di bank.

Selain itu untuk menutupi penyimpangan-penyimpangan tersebut seluruh laporan keuangan juga dilakukan windows dressing dengan menyajikan data-data dan kondisi yang tidak sebenarnya (palsu) sehingga penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak diketahui pihak terkait, dan baru diketahui setelah para nasabah akan menarik dananya di BPR Salatiga ternyata dana tabungan dan bilyet deposito banyak yang tidak terdaftar dalam Buku Register Deposito dan Sistem Mitra Cerah Solusindo Sistem Informasi Terpadu (MCS SITU) PD BPR Salatiga.

Para nasabah yang mengetahui itu sempat melakukan domonstrasi ke Kantor PD BPR Salatiga, Pemkot Salatiga dan DPRD Salatiga untuk meminta pertanggungjawaban penyimpangan tersebut dan mengembalikan dana para nasabah.

Keterlibatan Walikota Salatiga ?

Dari penggunaan uang nasabah itu, Triandari dinilai menikmati Rp5.842.643.855. Uang itu dipergunakan kepentingan pribadi antara lain untuk membeli dan membangun rumah di Jalan Pemandangan II Salatiga, membeli mobil Kia New Picanto Nopol H-9083-YB.

“Dan biaya pencalonan sebagai anggota legislatif,” sebut JPU di surat dakwaannya.

Hermasyah Bakri, pengacara Triandari Retnoadi yang dikonfirmasi perihal penggunan uang itu membantahnya.

“Tidak benar itu, kalau disebut untuk “nyaleg”,” kata Hermasyah mengaku akan membongkar keterlibatan Walikota Salatiga.

Sementara Dwi Widiyanto dinilai menikmati Rp11.082.893.363, Sunarti Rp11.082.893.363, Herlina Rp1.028.660.400, Jatmiko Rp 725.000.000, Maskasno Rp251.997.500, Bambang Sanyoto Rp246.323.527,-
(alm) Joko Triono Rp589.990.988.

“Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada PD BPR Bank Salatiga Rp29.096.742.596, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Simpanan Nasabah Tahun 2008 s/d 2018 di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat (PD BPR) Salatiga No. 98/LHP/XXI/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp24.074.940.804 dan Hasil Audit Satuan Pengawas Internal PD BPR Salatiga Nomor : 767.25/BPR.BS/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, sebesar Rp5.021.801.792,” sebut JPU.

Di perkara itu, para terdakwa dijerat primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) KUHP. Subsidair Pasal 3 UU yang sama.

Habib Shaleh tingkat pertama Pengadilan Tipikor Semarang dipidana 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 2 bulan. Tingkat banding dipidana 7 tahun penjara denda Rp 300 juta subsidair 2 bulan kurungan. Tingkat kasasi Mahkamah Agung dipidana 7 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan.

Sementara Retnaningstyas Herlina Praranta fan Jatmiko Nurcahyo di Pengadilan Tipikor Semarang (inkracht) dipidana masing-masing 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 2 bulan. Dihukum membayar uang pengganti, Retnaningtyas Herlina Praranta sebesar Rp 778.660.400 subsidair 2 tahun 6 bulan dan Jatmiko Nurcahyo sebesar Rp 475.000.000 subsidair 2 tahun 3 bulan.

(rdi)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.