Bendahara Pengeluaran Pembantu Dishub Kota Semarang Didakwa Korupsi Rp 1,6 Miliar Uang Uji Kir

oleh -35 views

Semarang – Perkara dugaan korupsi uji kir pada Dinas Perbuhungan (Dishub) Kota semarang tahun 2017-2018 diadili di pengadilan. Rusti Yuli Andayani binti alm. Soekandar (55), mantan Bendahara Penerima Pembantu Dishub Kota Semarang periode 2017 dan 2018 diadili sebagai terdakwa.

Warga Jl. Mandasia II No. 342 Perumnas Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang itu didakwa korupsi uang kir sebesar Rp 1,6 miliar.

“Perkara tercatat nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg 10 Juni 2021 dan masih dalam pemeriksaan majelis hakim, “kata Endang Widjajanti, Panmud Tipikor Semarang, Senin (28/6/2021).

Jaksa Penuntut Umum Kejari dalam surat dakwaannya mengungkaokan, Rusti diangkat bendahara berdasarkan SK Walikota Semarang tanggal 04 Januari 2017 dan tanggal 14 September 2018

Dinas Perhubungan Kota Semarang salah satu bidangnya melakukan pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR) yang merupakan sumber pendapatan untuk Kas Umum Daerah Kota Semarang yaitu Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR).

Pada tahun 2017 dan tahun 2018 untuk pelaksanaan Uji KIR dilaksanakan oleh Bidang Sarana Transportasi dengan kepala bidang, Topo Mulyono, Kepala Seksi Sarana Transportasi pada tahun 2017 dijabat Suyatmin SH, dan pada tahun 2018 dijabat Agung Meidri Haryono.

“Terkait dengan penerimaan pendapatan berupa biaya uji KIR dikelola terdakwa Rusti selaku Bendahara Penerima Pembantu Dishub Kota Semarang,” sebut Setyawan Joko Nugroho SH, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Semarang.

Terekam Server Sistem

Bahwa sejak tahun 2014 proses penerimaan Uji KIR Dishub Kota Semarang dengan mekanisme penerimaan, penyetoran yang terekam dan tersimpan dalam server sistem aplikasi PKB Dishub Kota Semarang.

Seluruh penerimaan datanya terekam dan tersimpan dalam server Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Semarang. Di dalamnya sudah meliputi jumlah kendaraan yang di uji setiap hari pelayanan, setiap bulan dan setiap tahun, jumlah biaya transaksi meliputi biaya uji dan biaya Administrasi serta jumlah total pendapatan dari Uji KIR dan untuk server dapat dinyatakan Valid dengan pembanding laporan persediaan dan pengeluaran barang milik daerah berupa Plat Uji, Buku Uji dan stiker.

Bahwa tahapan dalam pelaksanaan Uji Kir yaitu pemilik kendaraan datang dengan membawa kendaraanya yang akan diuji dengan melengkapi dokumen STNK dan Buku Uji//KIR kendaraan tersebut, dan mendaftar di loket pendaftaran kemudian oleh petugas pendaftar nomer kendaraan dan nomer uji di input pada system yang ada di computer pendaftaran dan akan muncul besaran biaya pengujian yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan.

Setelah itu diprint Surat Keterangan Restribusi Daerah yang mencantumkan besaran biaya yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan. Selanjutnya pemilik kendaraan membayar sesuai besaran yang telah ditetapkan lalu pemilik kendaraan menerima bukti pembayaran, dan kendaraan di uji oleh petugas penguji setelah dinyatakan lulus maka buku ujinya akan di sahkan oleh penguji yang berwenang dan mendapatkan stiker tanda lolos uji dan plat uji.

Waktu operasi pengujian KIR pada Dishub Kota Semarang mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB setiap harinya, kecuali hari Jum’at mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB.

Bahwa pada tahun 2017 Uji KIR pada Dishub Kota Semarang terdapat 3 loket ditambah loket Drive Thru dan sejak bulan Juli 2018 menjadi 4 loket. Petugas loket disamping menerima pendaftaran juga menerima pembayaran biaya Uji KIR dengan petugas loket yaitu terdakwa Rusti bertugas di loket 2, Erna Triningsih di loket 3, saksi Wagini di loket 1. Saksi Remona Dwi Fardiansyah bertugas di loket 4 (Non Drive Thru).

Rekap Laporan

Terdakwa Rusti juga bertugas membuat laporan terkait penerimaan biaya Uji KIR di loket-loket tersebut, setelah petugas loket menyetorkan uang biaya Uji KIR ke terdakwa selaku Bendahara Penerima Pembantu.

Terdakwa merekap data berupa jumlah kendaraan yang Uji KIR dan merekap jumlah uang yang diterima ke dalam Laporan Harian Pendapatan yang sudah ada di system computer. Ia mengetik ke dalam STS (Surat Tanda Setor) hari itu lalu dicocokan dengan jumlah yang ada di system pendaftaran di computer pengujian, setelah itu di buat Surat Tanda Setoran (Band.17).

Rekapan itu dilaporkan kepada Kepala Seksi Sarana Transportasi yaitu saksi Suyatmin pada tahun 2017 sampai bulan September 2017, sedangkan saksi Agung Meidri Haryono sejak bulan Oktober 2017 sampai tahun 2018.

Terdakwa juga tanda tangan di Surat Tanda Setor dan dicap stempel Dishub sebanyak 4 lembar. Selanjutnya penerimaan atas biaya uji KIR tersebut disetorkan ke kas daerah Kota Semarang melalui Bank Jateng dengan nomor rekening 1-021-00066-8 oleh terdakwa.

Dari bank Jateng diberi tembusan sebanyak 3 lembar yang sudah tervalidasi system computer, kemudian bukti penyetoran di Bank Jateng tersebut diarsipkan. Terdakwa merekap/mencatat ke dalam Buku Kas Umum pengujian kendaraan bermotor lalu disampaikan ke bagian keuangan saksi Wuri Handayani dilampiri STS tervalidasi sudah dalam bentuk laporan PAD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Wuri Handayani lalu merangkum semua pendapatan dinas termasuk restribusi kendaraan bermotor ke dalam format laporan pendapatan bulanan yang ada di Dishub Kota Semarang. Sebelum dimintakan tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan, saksi Wuri Handayani merekonsiliasi dengan bagian Akutansi BPKAD Kota Semarang untuk mencocokan data pendapatan yang ada di Dishub Kota Semarang dengan yang ada di BPKAD Kota Semarang.

“Apabila sudah cocok selanjutnya dimintakan tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan, setelah itu dikirim ke BPKAD dan Bappenda Kota Semarang,” jelas jaksa.

Bahwa kegiatan Uji KIR kendaraan bermotor tersebut merupakan pendapatan pengujian kendaraan bermotor pada Dishub Kota Semarang yang menjadi PAD Kota Semarang. Adapun target untuk tahun 2017 sebesar Rp.6.333.480.000,00, namun target 2017 hanya tercapai sebesar Rp.4.920.845.450,00 secara prosentase sebesar 77, 7 %.

Sementara untuk tahun 2018 target PAD sebesar Rp.7.250.000.000,00, namun target 2018 hanya tercapai Rp. 6.120.646.820,- dengan prsentase sebesar 84,42 %.

Temuan BPK Jawa Tengah

Bahwa pada bulan Agustus 2018 dilakukan Audit oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dengan hasil rekomendasi ditemukan adanya dugaan selisih setor sebesar Rp 1.473.097.050,- sampai bulan Juni 2018.

Bahwa atas rekomendasi BPK RI Perwakilan Jawa Tengah tersebut, Inspektorat Kota Semarang telah menerbitkan surat perintah tugas Inspektur Kota Semarang Nomer : 700/30/KH/2018, tanggal 25 September 2018 untuk melakukan pemeriksaan atas informasi dari Tim BPK RI.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PAD Kota Semarang tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 sampai dengan semester I.

Inspektorat Kota Semarang telah memeriksa terdakwa selaku bendahara penerima pembantu dan menemukan pada Tahun 2017 terdapat selisih bayar sebesar Rp.863.578.950,00 dan Tahun 2018 sampai dengan bulan September 2018 terdapat selisih bayar sebesar Rp.916.098.250,00.

Selanjutnya Inspektorat Kota Semarang menyerahkan tindak lanjut penyelesaian penggantian kerugian kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kota Semarang.

Tim lalu menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan kewajiban untuk mengembalikan kerugian kas daerah Kota Semarang.

Membayar Hutang Terdakwa

  • Bahwa diketahui dari uang pendapatan retribusi KIR, terdakwa telah menggunakan uang tersebut antara lain untuk:
  • Membayar hutang pribadi kepada Sdr. Ling Hua / Ling Ling senilai Rp.80.000.000,00 yang dipinjam sejak sekitar bulan November 2016 dengan bunga 10% hingga 20% per bulan.
  • Membayar hutang pribadi pada sekitar bulan April-Mei 2017 kepada Sdr. Tuti Setyowati sebesar Rp.15.000.000,00 dengan bunga 5% per bulan.
  • Membayar hutang di Bank dengan jaminan sertifikat rumah pada tahun 2013 sebesar Rp220.000.000,00 dengan angsuran sebesar Rp2.700.000,00 per bulan dengan jangka waktu sampai tahun 2028.
  • Membayar hutang di Bank Jateng pada Bulan Maret 2018 senilai Rp120.000.000,00. Pinjaman kepada Bank Jateng dengan angsuran per bulan sekitar Rp3.300.000,00.

Bahwa pada saat terdakwa akan memakai uang retribusi KIR, pencatatan yang dikurangi dari BKU adalah dari biaya uji, karena nilainya lebih besar dari nilai biaya administrasi. Terdakwa diduga menggunakan uang dalam jumlah yang bulat berkisar dari Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00. Namun nilai biaya uji tetap tidak bulat dan ada akhiran ribuan/ratusan rupiah, sehingga pencatatan di dokumen STS terdakwa sering koreksi di komponen biaya uji.

Uang Disimpan Lebih Dulu

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyetoran uang retribusi KIR selalu terlambat. Uang retribusi KIR yang belum terdakwa setorkan disimpan di beberapa tempat di kantor bersama dengan dokumen STS yang sudah terdakwa isi dengan jumlah uang yang kurang.

Ketika uangnya cukup dengan menggunakan uang setoran hari berikutnya, sehingga nilai yang tersaji dalam STS tidak sesuai dengan yang ada di sistem penerimaaan karena disesuaikan dengan jumlah uang yang akan disetorkan.

Tanggal penyetoran pada STS dan BKU terdakwa buat dengan melihat tanggal pada kalender dan jumlah uang pada STS. Terdakwa mengambil dari sistem dan mengetik pada form STS yang mana untuk tanggal pada STS dibuat seolah-olah sama dengan hari penyetoran yang seharusnya dan baru akan terlihat berbeda saat dilihat tanggal setoran bank dan dalam beberapa STS terdakwa sengaja mengosongkan tanggal penyetoran karena terdakwa belum yakin kapan akan menyetorkan ke Bank karena uang masih terdakwa pinjam.

Hanya Mendasarkan Surat Tanda Setor

Bahwa terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut karena saksi Wuri Handayani selaku Bendahara Penerima TA 2017 dan 2018 melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Retribusi hanya menggunakan dokumen STS.

Selanjutnya Suyatmin dan saksi Agung Meidri Haryono dalam melakukan verifikasi hanya melihat STS yang terdakwa ajukan untuk kemudian menandatangani tanpa sebelumnya melakukan pengecekan ke sistem atau dokumen lain.

Begitu juga dengan saksi Moch. Ichsan selaku Kepala Subbagian Keuangan dan Aset dan PPK-PD TA 2017 dan 2018 yang melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Retribusi hanya menggunakan dokumen STS.

Kerugian Negara Rp 1,6 Miliar

Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) pada Dinas Perhubungan Kota Semarang TA 2017 dan 2018 sesuai dengan LHP Nomor 14.b/ LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan , dimana hasil pemeriksaan atas database pembayaran retribusi pada SIM-PKB menunjukkan penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2017 dan 2018 senilai Rp12.694.114.610,00. Sedangkan penerimaan retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah hanya senilai Rp11.041.492.270,00, sehingga terdapat penerimaan retribusi yang tidak disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp1.652.622.340,00.

“Dengan demikian mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp1.652.622.340,00,” sebit jaksa dalam dakwaanya.

Terdakwa Rusti dijerat primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang yang sama. Atau Kedua dijerat Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang yang sama.

(rdi)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.