Dirbinmas Polda Jateng, Kombespol Lafri Prasetyono menambahkan, peran serta masyarakat sangatlah penting dalam menjaga agar paham radikalisme tidak tersebar secara masif dan bisa ditekan sampai ke akarnya.
Menurut dia, paham radikalisme mudah terserap karena faktor ekonomi rendah dan tingkat pendidikan rendah pula bisa membuat seseorang mudah terdoktrinisasi. Kepolisian pun turut serta dalam membuat berbagai program bersama masyarakat dengan tujuan menekan paham radikalis.
“Paham radikalisme mudah menjangkit masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan pendidikan rendah pula, maka sangat cepat mencerna doktrin-doktrin dogma agama dengan pemahaman keliru. Oleh karena itu, kepolisian Republik Indonesia lewat Bina Masyarakat (Binmas) mengadakan berbagai program masyarakat lebih peduli lingkungan sekitar seperti kegiatan usaha kreatif melalui UMKM. Kami juga berharap, program Kampung Siaga Covid nantinya bisa berkembang menjadi Kampung Siaga Terorisme & Narkoba karena titik awal penanganan ada di masyarakat tingkat RT & RW,” jelas dia.
Ketua FKPT Jateng, Syamsul Ma’arif lebih menekan menanggulangi paham radikalisme ke generasi milenial yang menurutnya lebih mudah terpengaruh doktrin-doktrin keliru lewat narasi palsu.
Pengawasan media informasi harus lebih diketatkan, karena penyebaran paham tersebut sangat bisa diakses dan dicerna generasi saat bila tidak ada kesadaran cinta tanah air.
“Generasi milenial saat ini sangat mudah terpapar paham radikalisme melalui berbagai kanal media informasi yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Hal ini menjadi concern bersama masyarakat, pemerintah dan kepolisian melalui program wawasan kebangsaan setiap pekan dan kegiatan ekonomi kreatif. Melalui hal tersebut bisa memonitor bila mulai muncul kegiatan menyimpang berbau intoleran dan radikalis bisa tertangani secara dini,” tambah dia.
Sementara itu Psikolog dan pengamat Kepolisian Dr. T. Supriyadi menyambut baik acara tersebut. Apresiasi diberikan kepada penyelenggaran yang telah mempunyai ide kreatif membangun sinergitas Polri dan Masyarakat.
Dosen Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya itu memandang, eks napi seharusnya diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga tidak kembali melakukkan perbuatannya. Untuk mengatasi permasalahan semacam ini, maka dibutuhkan sosialisasi yang berkesimabungan.
(Teo/Prie)
