PURWOREJO – Masyarakat diminta terus mengoptimalkan Unit Pengelola Kegiatan Badan Kerjasama Antardesa (UPK-BKAD) yang ada di wilayahnya.
Keberadaan lembaga tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian warga.
Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengatakan, pengelolaan UPK-BKAD harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Sebab keberadaan UPK-BKAD dapat menangkal keberadaan rentenir atau lintah darat, yang seringkali menjerat masyarakat yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi,” ujarnya, Rabu (24/6).
Namun, dia mengingatkan, kunci keberhasilan UPK-BKAD tergantung kedisplinan para peminjam dalam mengembalikan dana. Sehingga dana dapat terus bergulir dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan untuk usaha ekonomi produktif.
“Melalui rapat koordinasi UPK-BKAD, dapat menjadi wahana untuk menyamakan persepsi, berbagi informasi, sekaligus memecahkan persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam pengelolaan program ini,” ujarnya.
Wabup menyampaikan, program UPK-BKAD merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pembangunan desa.
“Program ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong kemajuan di berbagai bidang kehidupan, yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Ketua Forum Badan Kerja Sama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (BKDAPM) Sartono mengatakan, pihaknya menggelar rakor untuk menginventarisasi kegiatan yang sudah maupun belum dilaksanakan. Karena dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan program UPK-BKAD mengalami penurunan kuantitasnya.
“UPK -BKAD yang bergerak di bidang perekonomian, membutuhkan semangat dan inovasi baru supaya tetap dapat bertahan di tengah pandemi virus corona,” pesan Sartono.
Selain mengadakan rakor, Forum BKDAPM dan UPK juga melakukan bakti sosial penanggulangan Covid-19 melalui pembagian alat pelindung diri (APD) berupa baju, face shield, hand sanitizer, dan sabun cuci tangan.(mht)
