SEMARANG – Program “Jogo Tonggo” yang digelorakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan kasus corona baru (Covid-19) perlu dipertanyakan. Apalagi ada program yang tidak tepat waktunya.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah Achmad Fadlun mengatakan pogram yang dijalankan Dinas Kesehatan ini, belakangan terlihat tidak sesuai harapan, karena pelaksanaannya tidak sesuai jadwal alias tak relevan dengan situasi yang ada.
“Makin tidak masuk akal program yang tidak “timetable” tersebut tetap diekseskusi. Tentu kondisi ini membuat anggaran yang disediakan menjadi semacam mubazir, hingga menjadikan program tidak efektif,” katanya, Rabu (10/6).
Dalam program itu, kata dia, ada bantuan kepada Desa senilai Rp10 juta. Bentuknya, berupa barang, yaitu sprayer, thermogun, masker, baju coverall, sepatu boot, dan desinfektan. Setiap desa mendapatkan barang-barang tersebut kalau ditotal nilai nominalnya Rp10 iuta.
Program itu disalurkan ke desa, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten mulai tanggal 10 Juni hingga 30 Juni 2020.
“Dengan situasi terkini, tentu program yang dijalankan itu malah jelas tidak bermanfaat, barang akan mubazir, dan saya berkeyakinan akan menumpuk saja di desa,” jelas Fadlun yang juga Angota Komisi E ini.
Dengan jumlah desa di Jawa Tengah sebanyak 7.809 desa, maka dengan anggaran tiap desa Rp10 juta, maka anggaran yang dikeluarkan Rp78.090.000.000. Sebuah angka yang tidak kecil, dan akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, atau penguatan usaha kecil demi keberlangsungan usaha mereka.
“Pertanyaannya untuk apa barang kesehatan itu baru disalurkan sekarang? Apalagi katanya sudah akan memasuki tahap New Normal. Barang itu mestinya disalurkan pada bulan Maret atau April saat Pandemi merebak. Hari ini, yang dibutuhkan recovery ekonomi, modal dagang, sembako murah, hingga recovery pendidikan,” bebernya.
Karena program ini terlihat mengada-ada, Imbuh Fadlun, Harus ada tim yang memeriksa program ini, cara pengadaannya dan sebagainya. DPRD tidak bertanggungjawab atas program ini.
“Sedari awal DPRD, Pimpinan, Rapat Banggar, bahkan di Rapat Bamus pun sudah mengingatkan, bahwa program yang ada harus tepat guna, dan bermanfaat sesuai kebutuhan rakyat. Jangan sampai kemudian ada program yang ngoyo woro dan mubazir. Kita juga selalu tanya soal jadwal
realisasi program. Terus terang kami menyesal, karena barang ini sudah ada, tapi waktunya sudah tidak tepat,” bebernya.
Gus Fadlun, panggilan akrabnya, tak memungkiri, anggaran untuk program ini memang semacam “dadakan”, karena baru dimunculkan saat virus ini menyebar di Jawa Tengah.
