KUDUS – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah selalu memonitor penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Pasalnya, penyaluran bantuan menjadi faktor penting keberhasilan bantuan tersebut untuk meringankan beban masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo mengucapkan terima kasih atas monitoring yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Pihaknya memaparkan, penyaluran bantuan sosial di masa pandemi mengalami berbagai tantangan. Mulai dari waktu yang terbatas, hingga pembatasan kegiatan masyarakat.
Dinamika koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa pun tidak bisa maksimal, sehingga penyaluran tidak begitu maksimal. Namun, dirinya berupaya terus menjalin komunikasi agar bantuan sosial dapat efektif.
“Di masa pandemi, distribusi bantuan menjadi serba terbatas dalam hal waktu penyaluran hingga kegiatan sehari-hari. Tapi, kami berusaha terus menjalin komunikasi dengan pemerintah desa,” ujarnya, Kamis (4/6).
Ditambahkan, data penerima bantuan juga menjadi perhatiannya. Pihaknya terus mengingatkan agar pemerintah desa mendata secara rinci penerima bantuan baik dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Pihaknya meminta agar pembaharuan data terus dilakukan sehingga penyaluran bantuan efektif.
Selain itu, Hartopo juga meminta transparansi data, dengan cara menempelkan data penerima di papan pengumuman desa. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memverifikasi kevalidan bantuan.
“Kami terus mengimbau agar data tersebut dibuka dan ditempelkan di papan pengumuman desa. Agar masyarakat ikut memverifikasi data penerima bantuan,” ujarnya.
Pihaknya berharap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terus bersinergi dan memonitor penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kudus.
Menurutnya, adanya monitoring tersebut, dapat memberikan informasi dan mengevaluasi Pemerintah Kabupaten Kudus untuk lebih baik.
“Semoga monitoring ini terus berlanjut dan bersinergi membangun bersama Pemkab Kudus,” tandasnya. (mht)
