KENDAL – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemprov Jawa Tengah Sugeng Riyanto mengatakan, bantuan Dana Desa untuk Jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp8,2 triliun.
Dana tersebut akan ditembah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1,1 triliun.
“Dengan dana sebesar Rp9,3 triliun maka kita sosialisasikan DD dan bantuan keuangan provinsi, agar para eksekutor atau para Kepala Desa melaksanakan serta membelanjakan DD dan bankeu taat dan tertib aturan,” ujarnya, di Kendal, Kamis (6/2).
Prosentase pencairan DD kini sudah berubah yang dulunya 20, 40, 40 % kini berubah menjadi 40, 40, 20%.
“Hal ini dimaksudkan pada periode pertama diharapkan langsung berdampak positif pada penggunaan Dana Desa dan Bakeu lainnya,” katanya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jateng Sarwa Pramana menambahkan, dengan bergulirnya DD sudah bisa dirasakan dampaknya di hampir seluruh desa di provinsi ini.
“Mudah-mudahan lima tahun ke depan seluruh desa di Jawa Tengah sudah menjadi desa mandiri dengan menejemen BUMDES yang kuat dengan berbagai lini usaha yang dilakukan diantaranya Desa Wisata dan usaha lainnya. Seluruh warga desa menjadi sejahtera dan tidak ada lagi permintaan untuk bantuan RTLH,” imbuhnya.
Dengan peningkatan kemampuan ekonomi warga dengan pancingan berupa pelatihan UMKM, di BLK dan bantuan keuangan masuk di antaranya dari Pemprov Jateng nantinya desa menjadi maju dan bisa menjadi landasan kuat ekonomi bangsa.(mht)
