Data Harus Tetap Diupdate, Agar Tak Ada Desa Fiktif

oleh
oleh

SEMARANGAnggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Tri Mulyantoro berharap RAPBD Jawa Tengah yang berjumlah sekitar Rp28,3 triliun akan berdampak besar bagi masyarakat. Khususnya daerah yang termasuk ke dalam zona merah angka kemiskinan.

“Agar bisa berakselerasi, ke 14 wilayah (Zona Merah) ini harus di support pendanaannya. Sehingga target gubernur untuk menurunkan kemiskinan ke angka rata-rata satu digit tercapai,” ujarnya, Kamis (14/11).

INFO lain :  Jambret Mahasiswi, 2 Pemuda di Semarang Dibui

Anto menjelaskan APBD disiapkan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan seperti, pelatihan skill, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan sembako dan sebagainya.

“Nanti ada dana desa juga. Saya rasa jika penyalurannya efektif dan tepat sasaran maka ini akan membantu dalam akselerasi pengentasan kemiskinan,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurut Anto, dana desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan ekonomi, infrastruktur Desa. Selain itu juga mengatasi beberapa masalah sosial masyarakat.

INFO lain :  Perdamaian dalam Kasus Kecelakaan Tak Hapuskan Pidana. Pelaut Penabrak Dua Orang hingga Tewas di Semarang Tetap Dipenjara

Ketika disinggung mengenai desa fiktif, Anto menjelaskan bahwa Jawa Tengah dengan 7.809 desanya sejauh ini tertangani dengan baik.

“Insya Allah tidak ada desa fiktif di Jawa Tengah sejauh ini. Walaupun kita juga harus terus meng update data terbaru terkait desa di Jawa Tengah. Jangan sampai ada namanya fiktif itu,” tegasnya.

INFO lain :  Lahan Hutan Gunung Merbabu Terbakar 400 Hektare

Agar penyaluran berjalan dengan baik, dia menegaskan bahwa proses ini membutuhkan kerjasama dengan stakeholder di desa terkait. Dibutuhkan komunikasi antara dewan, pemerintah, masyarakat, serta perangkat desa.

“Kami juga meminta kepada Dinas Bapermades provinsi maupun kabupaten/kota untuk membantu memfasilitasi anggaran-anggaran yang masuk ke desa. Serta mengawal regulasi, pemanfaatan, dan pelaksanaannya. agar tak jadi persoalan di kemudian hari,” tukasnya.(mht)