Semarang – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di provinsi Jawa Tengah masih rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat adanya enam indikator kinerja IDI pada 2018 berkategori buruk. Nilainya masih di bawah 60 poin.
Kepala BPS Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono mengatakan, keenam indikator tersebut masing-masing ancaman kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
Selain itu, tindakan pejabat pemerintahan yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalani ajaran agamanya.
“Pada tahun 2018, ada contoh kasus surat edaran pemda, misalnya larangan membuka tempat usaha makan selama Ramadan,” katanya 28 Juli lalu ke wartawan.
Selan itu, indikator tentang ancaman kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok. Ada pula, indikator tentang demonstrasi yang bersifat kekerasan.
Sentot menambahkan, sejumlah kebijakan pemerintah daerah juga dinyatakan salah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh polisi atau jaksa juga masuk dalam indikator kinerja buruk,” katanya.
(ang/red)
