Semarang – Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan hal paling sulit untuk memberantas korupsi bukan saat melakukan penangkapan melainkan antisipasi yaitu membangun budaya integritas.
Dari 2004 hingga Mei 2018, anggota DPR RI dan DPRD menduduki posisi pertama pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, yakni mencapai 205 orang yang sudah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian disusul swasta 198 orang dan PNS eselon (tingkat jabatan struktural) 168 orang.
Hal itu diungkapkan Alexander Marwata, saat mengisi Kuliah Umum bertemakan “pencegahan korupsi korporasi”, yang diadakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unika Soegijapranta, Semarang di Gedung Theater Thomas Aquinas, Rabu (12/9/2018).
“Dari jumlah tersebut tindak pidana penyuapan paling tinggi sebesar 60 persen, kemudian pengadaan barang dan jasa 23 persen,”kata Alexander Marwata.
Terpisah, Alexander juga memberikan materi di kampus Fakultas Hukum Undip Semarang dalam acara roadshow Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA).
Dalam materinya, Alexander mengatakan integritas dan kejujuran harus dimulai pra sekolah berarti dari keluarga. Namun dari hasil survei yang pernah dilakukan KPK, ternyata baru 5 persen ibu yang mengajarkan kejujuran pada anaknya.
“Membangun budaya integritas itu paling sulit. Jadi tidak hanya OTT,” kata Alexander di ruang H 304-305 Fakultas Hukum Undip sebagaimana dikutip dari Detik.com.
Di Denmark, ia mencontohkan, pada usia sekolah awal anak-anak diajarkan kejujuran bukan baca atau tulis. Oleh sebab itu negara tersebut mampu menjadi yang teratas bebas dari korupsi.
“Intinya karakter, budaya jujur perlu dibangun. Di sana sekolah awal tidak dituntut baca atau tulis, di Indonesia itu (baca tulis) jadi syarat,” tandasnya.
“Tipikal orangtua zaman sekarang lebih takut nilai matematika anaknya dapat 5,” imbuh Alexander.
Ia pun berpesan kepada seluruh pejabat salah satunya kepala daerah agar bersih atau harus menepati janji kampanyenya. Alexander menegaskan kini sudah memantau kepala daerah yang diduga korup dan tinggal menunggu kelengahannya.
“Apa 171 kepala daerah hasil pilkada kemarin bisa hasilkan pemimpin berintegerits? Kalau tidak bisa ya lagi-lagi KPK akan OTT,” tegasnya.
Dalam Road Show BHACA di Undip, Waka Departemen Riset dan Desain detikcom, Erwin Dariyanto mengatakan peran media cukup penting dalam pemberantasan korupsi yaitu sebagai kontorl sosial.
“Yang ditemukan berita OTT terus, mana berita pencegahannya? Sebenarnya kita beberapa kali sudah beritakan,” kata Erwin.
Ia mencontohkan ketika ada rencana membangun gedung baru DPR RI dengan alasan gedung lama miring, padahal perencanaan angaran menjadi paling rawan untuk dikorupsi. Pemberitaan soal isu tersebut dan juga klarifikasi dengan pihak terkait gencar dilakukan.
“Kita tanya Kementrian PU, mungkin tidak miring segitu? Tidak mungkin, pasti ambruk. Melalui pemberitaan itu dari masyarakat antikorupsi dan media, rencananya tidak jadi,” ujar Erwin.
Acara road show tersebut dikemas dalam diskusi musikalisasi anti-korupsi, jadi untuk meramaikan acara, Alexander bernyanyi lagu Bento sebelum acara berakhir sebagai pesan agar tidak menjadi Bento.
