INFOPlus – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 rupanya menarik minat para jenderal turun gelanggang. Mereka ingin terjun ke ‘medan tempur’ politik untuk bertarung dengan para kandidat lainnya dalam merebut suara rakyat. Dipastikan, sejumlah jenderal akan “berperang”.
Satu per satu jenderal mengungkap minatnya untuk menjadi kepala daerah, bahkan ada yang sudah diusung oleh partai politik. Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi telah mengumumkan diri ingin maju sejak pertengahan Agustus 2017. Kini, Edy telah resmi diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pilkada Sumatera Utara.
Dari kalangan Polri tak ketinggalan, tiga perwira sekaligus ingin minta ‘restu’ Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk maju pada Pilkada serentak 2018. Mereka adalah Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri Inspektur Jendral Anton Charliyan, dan Komandan Brigade Mobil (Dankor Brimob) Polri Inspektur Jendral Murad Ismail.
Safaruddin akan maju dalam pemilihan gubernur Kalimantan Timur dan Anton di Jawa Barat. Sementara Murad sudah resmi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipasangkan dengan kader PDIP yang juga Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno.
Selain tiga nama yang sudah mengutarakan niatnya ke Tito, ada satu nama lain, yakni Inspektur Jendral Paulus Waterpauw. Kapolda Sumatera Utara itu disebut akan maju dalam pemilihan gubernur di tanah kelahirannya, Papua.
Tak hanya kalangan jenderal aktif, satu pensiunan jenderal TNI, Mayor Jenderal Sudrajat telah resmi diusung Gerindra sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat.
Majunya jenderal-jenderal dalam kontestasi lima tahunan ini mendapat sorotan. Jenderal yang masih aktif dinilai tak elok ingin pensiun lebih cepat hanya untuk terjun ke dunia politik lewat pencalonan di Pilkada.
Dari beberapa jenderal yang disebut, hanya Sudrajat yang sudah purnawirawan. Sementara jenderal lainnya masih aktif berdinas.
Umur pensiun para perwira di TNI dan Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah 58 tahun. Bila melihat aturan tersebut, mereka yang berniat terjun ke Pilkada serentak 2018 baru akan pensiun pada 2019. Dengan kata lain, para jenderal ‘minta’ pensiun dini.
Edy kelahiran 10 Maret 1961, saat ini 56 tahun. Safarudin kelahiran 10 Februari 1960, saat ini 57 tahun. Anton Charlian kelahiran 29 November, saat ini 57 tahun. Murad kelahiran 11 September 1961, saat ini 56 tahun.
Kemudian Paulus kelahiran 25 Oktober 1963, saat ini 54 tahun. Sedangkan Sudrajat sudah lebih dulu pensiun sejak beberapa tahun lalu.
Edy pernah menjabat sebagai Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan, wilayah komando pertahanan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Dia tak asing di wilayah Sumatera Utara. Apalagi pria yang juga Ketua Umum PSSI itu kelahiran Aceh.
Safarudin kini masih aktif sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Dia berencana maju dalam gelaran Pilgub Kalimantan Timur. Sementara Anton Charliyan pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada 2016 sampai Agustus 2017. Dia juga putra asli Pasundan.
Kemudian Murad, yang ingin maju pada Pilgub Maluku merupakan putra daerah. Selama berkarier sebagai polisi, dia sempat menduduki posisi Wakapolda hingga Kapolda Maluku kurun waktu 2013 sampai 2015.
Lalu, Paulus merupakan putra asli Papua. Jenderal bintang dua itu banyak berkarier di Bumi Cendrawasih, mulai sebagai Wakapolda Papua, Kapolda Papua Barat pertama, hingga Kapolda Papua.
Sedangkan Sudrajat tak lain adalah ‘urang Sunda asli’, sebagaimana dikatakan Ketua Umum Partai Gerindra ketika mengumumkan pencalonannya sebagai calon Jawa Barat 1.
Majunya para jenderal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini dikhawatirkan menumbuhkan benih-benih kepemimpinan militeristik dan diktator sebagaimana yang pernah terjadi selama hampir 32 tahun di bawah rezim Orde Baru. Terjunnya para jendral tersebut tak menjadi alat atau kaki tangannya pemilik modal atau elite politik yang sedang berkuasa maupun yang oposisi untuk kepentingan pragmatis 2019 sampai 2024.
INFOPlus.co.id
