INFOPlus – Dr. Sri Setiaji Wasekjen DPN KBM mengatakan, sistem perekonomian dalam pengeloaan sumber agraria dipengaruhi berbagai hal. Antara lain, distorsi perundangan terkait pertambangan, kehutanan, PMA. Terbukti terjadinya konflik keagrariaan berkepanjangan. (Terkait kepemilikan lahan, masyarakat dengan Pemerintah, Perusahaan). Serta terpinggirnya hak masyarakat lokal akibat legalitas dari perusahaan.
Hal itu diungkapkannya dalam FGD pada program UKP mendegar yang bertema “Pusat Studi Pancasila & Kajian Ekonomi Pancasila” di Jakarta, Rabu (27/12). Sri Setiaji mengatakan jika mengejar pengelolaan SDA, pemerintah akan berhadapan dengan persoalan yang multi dimensi. Salah satunya hukum Internasional.
“Saat ini perlu tindakan riil, konkrit untuk menyelamatkan ekonomi rakyat hanya dalam bentuk regulasi yang memberikan penguatan. Koperasi sebagai induk dan naungan petani. Petani diberikan ruang dalam kreasi pembenihan, mngurangi interdepensi bbit pertanian asing. Distribusi pupuk diberikan ke koperasi, regulasi tata niaga hasil panen petani,” kata dia.
Sekretaris Kopi Manis (Koperasi Marhaenis Sejahtera) Jawa Timur yang juga mendampingi dan membentuk kelompok tani hampir 98 Kecamatan di Jawa Timur menambahkan. Dalam prakteknya petani dampingan terhambat dengan berbelitnya birokrasi dan regulasi yang tidak berpihak. Misalkan persoalan produksi benih petani dampingan.
“Kami bersinggungan dengan kelompok modal beaar, bahkan masuk pada persoalan hukum, begitu juga soal merek, serta regulasi dan distribusi pupuk yang tidak tepat pada siklus masa tanam,”imbuhnya.
Dia program pemerintah atas pemberian sertifikat bukanlah hal baru, namun hal itu merupakan tugas rutin BPN/Kementerian ATR. Meski diakuinya pola pembagian sekarang lebih menarik karena presiden langsung. “Mau tidak mau K/L terkait harus menyelesaikan sertifikat tersebut sebelum dibagikan. Namun hal yang penting untuk dimassifkan adalah program aksi yang progresif yang sudah nyata. Pemerintah terkait distribusi lahan kehutanan ini jelas akan meningkatkan perekonomian rakyat pinggiran atau tani,” pungkasnya. *
