Semarang – INFOPlus. Pemkot Semarang dan Bea Cukai setempat gelar pemusnahan 6,13 juta batang rokok ilegal di halaman Balai Kota Semarang, Selasa (17/11).
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memimpin pemusnahan simbolis bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Semarang.
Wali Kota Agustina menegaskan pemberantasan peredaran rokok ilegal penting untuk melindungi pelaku usaha yang taat aturan sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.
Sebanyak 6.135.728 batang rokok ilegal dan 291 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal hasil penindakan dimusnahkan dalam kegiatan tersebut.
Barang kena cukai ilegal tersebut merupakan hasil 79 kali operasi penindakan terpadu di wilayah Kota Semarang dan aglomerasi Kedungsepur sepanjang 2026. Nilai barang diperkirakan mencapai Rp9,68 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp5,98 miliar yang berhasil diselamatkan.
Diungkapkan, peredaran rokok tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu merusak persaingan usaha. Produk ilegal yang dijual dengan harga lebih murah dapat menekan pendapatan pelaku usaha legal yang telah memenuhi kewajiban pembayaran cukai.
“Ketika rokok tanpa pita atau berpita cukai palsu beredar bebas dengan harga murah, pasar menjadi rusak dan pendapatan pelaku usaha legal menjadi tergerus. Penindakan hari ini adalah bukti kehadiran negara untuk memastikan pengusaha yang patuh hukum tetap terlindungi,” ujar Agustina.
Menurut Agustina, pemberantasan rokok ilegal juga berkaitan dengan perlindungan sosial masyarakat. Penerimaan negara dari cukai menjadi salah satu sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Di Kota Semarang, DBHCHT antara lain digunakan untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan bagi sedikitnya 9.000 pekerja rentan serta menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi keluarga buruh rokok.
Ia menilai upaya menekan peredaran barang kena cukai ilegal turut menjaga keberlanjutan manfaat dana tersebut.
“Artinya setiap batang rokok ilegal yang berhasil kita cegah peredarannya turut menyelamatkan jaminan perlindungan bagi para pekerja informal dan membuka akses peningkatan keahlian bagi warga dan keluarga para buruh rokok,” tambahnya.
Agustina juga menyoroti posisi Semarang sebagai salah satu titik perlintasan distribusi barang antardaerah. Peredaran rokok ilegal yang diproduksi di luar daerah dan dikirim menuju wilayah lain, termasuk Jawa Barat, membutuhkan pengawasan bersama agar tidak memanfaatkan jalur distribusi di Kota Semarang.










