Semarang – INFOPlus. Kawan Indonesia menilai sosok Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Apa saja pertimbangannya? Simak penjelasan berikut.
Nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dinilai layak masuk dalam pembahasan figur pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Pengalaman panjang di parlemen, kedekatan politik dengan Prabowo, hingga kemampuan membangun komunikasi lintas partai menjadi sejumlah pertimbangan yang mengemuka.
Koordinator Nasional (Kornas) Kawan Indonesia, Arief Dharmawan menilai Dasco memiliki kombinasi pengalaman politik dan kapasitas kelembagaan yang dapat menjadi pertimbangan dalam memperkuat pemerintahan.
Arief menyebut, salah satu aspek yang menonjol dari Dasco adalah rekam jejak panjangnya dalam mendampingi Prabowo, baik dalam perjalanan politik Partai Gerindra maupun dalam dinamika politik nasional.
“Pak Dasco merupakan figur yang sudah lama berada dalam lingkaran perjuangan politik Pak Prabowo. Beliau memahami karakter kepemimpinan, arah perjuangan, serta agenda politik Presiden. Kedekatan dan chemistry politik seperti ini menjadi modal penting untuk membangun koordinasi yang solid antara Presiden dan wakilnya,” ujar Arief dalam keterangannya, Senin (16/11).
Ia berpandangan, hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden tidak cukup hanya dibangun berdasarkan pembagian jabatan formal. Dibutuhkan kesamaan visi, komunikasi yang efektif, serta kemampuan menjaga soliditas pemerintahan.
Dasco dinilai memiliki karakter politik yang cenderung mengedepankan kerja kolektif dan koordinasi. Menurut Arief, figur wakil presiden idealnya mampu memperkuat kepemimpinan presiden, bukan justru membangun pusat kekuasaan baru yang berpotensi menimbulkan friksi di internal pemerintahan.
Selain faktor kedekatan dengan Prabowo, Arief menyoroti kemampuan komunikasi dan lobi politik Dasco yang selama ini terasah melalui posisinya sebagai pimpinan DPR RI.
“Pengalaman menjadi pimpinan DPR membuat beliau terbiasa berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik. Kemampuan menjembatani kepentingan antar partai, baik di dalam maupun di luar koalisi pemerintah, merupakan modal penting untuk menjaga stabilitas politik nasional,” katanya.
Bagi Arief, kemampuan membangun komunikasi lintas partai sangat dibutuhkan dalam pemerintahan yang menghadapi berbagai tantangan strategis.
“Terlebih, pelaksanaan agenda pembangunan nasional membutuhkan dukungan politik, harmonisasi regulasi, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah dan parlemen”, katanya.















