Semarang – INFOPlus. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendorong dinas-dinas yang memiliki pengeluaran bahan bakar minyak (BBM) cukup besar agar beralih memakai kartu RFID (Radio Frequency Identification) Pertamina untuk sistem pembayaran.
Salah satu yang telah memulainya yakni Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu meresmikan pemakaian kartu RFID (Radio Frequency Identification) Pertamina untuk pembayaran transaksi BBM nontunai pada mobil operasional Disperkim.
Peresmian RFID berlangsung di SPBU Sultan Agung, Jalan Sisingamangaraja, Kaliwiru, Candisari, Kota Semarang, Jumat (5/1).
“Ini adalah terobosan dari Disperkim yang bekerja sama langsung dengan Pertamina, sehingga semua transaksi operasional bisa cashless,” ujar Mbak Ita, sapaan Wali Kota Semarang, usai peresmian RFID.
Menurut Mbak Ita, dengan penggunaan kartu RFID ini, Pemkot Semarang bisa memonitor langsung pengeluaran BBM di instansi tersebut. “Harapannya dengan RFID ini semua bisa transparan untuk pengeluaran BBM,” lanjutnya.
Tak hanya mobil dinas, semua kendaraan yang beroperasi di Disperkim wajib menggunakan kartu RFID.
“Selain mobil dinas, ada truk-truk dan truk skylift, termasuk untuk bahan bakar mesin pemotong rumput yang menggunakan kemasan pembayarannya harus lewat RFID,” jelas Mbak Ita.
Mbak Ita menyebut, banyak kemudahan-kemudahan penggunaan kartu RFID dalam bertransaksi.
“Pengemudi juga enggak susah. Bahkan, RFID ini hanya bisa dipakai di plat dinas tersebut dan tidak bisa dipakai plat (mobil-red) lainnya. Sehingga tidak bisa disalahgunakan,” kata dia.
Selain itu, lanjutnya, dengan RFID setiap bulan dinas bisa mengecek laporan realisasi belanja BBM di website Pertamina Retail.
“Ini mempermudah dalam segala hal, mulai dari monitor dan transparansi anggaran BBM operasional Dinas. Selain itu, efisiensi dan tidak perlu ada kembalian karena sudah cashless,” tuturnya.
Rencananya, tambah Mbak Ita, dinas-dinas yang memiliki anggaran BBM besar akan didorong untuk menggunakan kartu RFID ini.
“Ini bisa jadi role model bagi dinas lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan, atau dinas lainnya agar bisa bekerja sama dengan Pertamina Retail. Hal ini untuk mempermudah monitoring pengeluaran atau realisasi BBM di satu dinas,” imbuh dia.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang, Yudi Wibowo mengatakan, anggaran pengeluaran BBM di Disperkim mencapai Rp 5.396.542.800 dalam satu tahun.
Anggaran ini diperuntukkan bagi BBM 25 unit mobil, 58 truk berat, 34 kendaraan roda 3, dan 92 unit BBM untuk sepeda motor. Selain itu, juga sebagai BBM operasional mesin potong dan mesin pompa Disperkim.
