KLATEN – Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Tol Solo-Yogyakarta memasuki tahap baru.
Masyarakat Klaten yang terdampak langsung pembangunan jalan nasional diharapkan mengikuti forum konsultasi publik oleh Tim Pengadaan Tanah Proyek Tol Solo-Yogya. Konsultasi publik dijadwalkan minggu kedua Februari 2020 mendatang.
Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Indra Hudiyana mengatakan, forum konsultasi publik menjadi sarana komunikasi agar warga mendapatkan informasi yang jelas.
“Pemerintah akan mengundang masyarakat terdampak pembangunan Tol Solo-Yogya di daerah setempat seperti di Kantor Kecamatan atau Desa. Saya minta masyarakat hadir. Prinsipnya pemerintah minta ijin atau kulanuwun kepada masyarakat agar pembangunan tol ini berjalan lancar dan bermanfaat, karena program ini adalah proyek strategis nasional,” ujarnya, Rabu (29/1).
Dia menjelaskan dalam pelaksanaan PSN ini tidak ada lagi pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten. Semuanya menjadi satu tim untuk menjalankan program ini, karena sesungguhnya proyek ini untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tidak boleh ada lempar tanggung jawab dan permasalahan.
Terkait kesiapan masyarakat menjelang pelaksanaan konsultasi publik sendiri Indra berpesan agar masyarakat menyiapkan bukti kepemilikan tanah.
“Selain masyarakat terdampak pembangunan tol untuk hadir, penting juga warga menyiapkan kartu identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau KTP. Kami masih menunggu jadwal kesiapan Pemerintah Kabupaten Klaten menentukan waktu dan tempatnya. Semua biaya konsultasi publik ditanggung Tim Pengadaan Tanah,” katanya.
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Wahyu Prasetyo menegaskan saat ini sedang disiapkan pelaksanaan konsultasi publik di kecamatan terdampak.
“Kami mengajak beberapa camat yang terkena dampak pembangunan tol Solo-Yogya agar mengawal proyek ini. Nanti para camat mempersiapkan pelaksanaan konsultasi publik ini,” tandasnya.(mht)
