JAKARTA, INFOPLUS.ID-Komisi VII DPR RI menyepakati agar pagu indikatif Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia RI (fungsi pelayanan umum/ristek) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 mengalami peningkatan atau minimal sama dengan alokaai Tahun 2019 yaitu sebesar 1.053.591.910.000 Rupiah pada Rapat Kerja bersama Kemenristekdikti, Rabu (26/6).
Sebelumnya, Menristekdikti RI Mohammad Nasir menyampaikan pagu indikatif keseluruhan Kemenristekdikti untuk Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 39,7 triliun Rupiah.
Nasir berharap ada kenaikan anggaran di 2020 untuk menyukseskan program andalan Kemenristekdikti di bidang peningkatan kualitas SDM. Diantaranya program Kartu Indonesia Pintar (KIPK) Kuliah yang membutuhkan 5, 2 trilun Rupiah per tahun, dan Beasiswa Bidikmisi. Demikian juga terkait dana riset untuk inovasi. Sebab, bila dana riset turun, akan mengganggu munculnya inovasi-inovasi baru di bidang ristek.
“Saya berharap ada tambahan alokasi dana riset terkait inovasi Kemenristekdikti. Minimal sama dengan tahun 2019,” ungkap Menteri Nasir dilansir ristekdikti.go.id.
Pada Raker tersebut Komisi VII DPR RI juga sepakat dengan Menristekdikti terkait pagu indikatif yang diharapkan oleh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dalam koordinasi Kemenristekdikti RAPBN TA 2020 sebesar :
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebesar 178,70 Miliar Rupiah
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebesar 888,90 Miliar Rupiah
- Badan Informasi Geospasial
(BIG) sebesar 1,1 Triliun Rupiah - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebesar 2,8 Triliun Rupiah
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebesar 792 Miliar Rupiah
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebesar 1,6 Triliun Rupiah
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Naim, Para Kepala LPNK, Para Pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemenristekdikti, serta para Anggota Komisi VII DPR RI.(dit/rio)
