Bangkok – INFOPlus. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kemenlu bersama Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT mewakili Indonesia dalam konferensi internasional pencegahan kejahatan.
Kegiatan tersebut bertajuk Asia and Pacific Regional Preparatory Meeting for the Fifteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice yang diselenggarakan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Konferensi ini berlangsung di Gedung United Nations Conference Centre (UNCC), Bangkok, 21 hingga 23 Januari 2025. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari 27 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Asia Pasifik dan negara observer seperti Prancis, Amerika Serikat, Rusia, Italia.dan 19 organisasi internasional.
Delegasi Kemenlu dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Tri Tharyat, yang dikenal memiliki pengalaman luas dalam menangani isu-isu multilateral, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan keadilan global.
Delegasi Polri dipimpin oleh Kombes Pol Dhani Hernando SIK MH, dari Divisi Hubungan Internasional Polri yang dikenal menguasai beberapa bahasa asing dan berpengalaman dalam hubungan internasional bidang kepolisian. Sementara delegasi BNPT adalah Danny Wulandari.
Selain membahas tentang pencegahan kejahatan Konferensi ini merupakan langkah awal dan persiapan penting menuju Fifteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, yang akan digelar di Abu Dhabi pada tahun 2026.
Agenda utama pertemuan ini adalah membahas isu-isu strategis terkait pencegahan kejahatan dan keadilan pidana di tingkat regional, termasuk kejahatan siber, perdagangan manusia, peredaran narkotika, dan pengelolaan penjara yang berkelanjutan.
Indonesia, sebagai salah satu negara besar di kawasan Asia Pasifik, turut memberikan kontribusi penting dalam pembahasan ini.
Tri Tharyat dalam intervensi pada konferensi tersebut menyampaikan perspektif kebijakan luar negeri Indonesia terkait peningkatan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan lintas negara.
Delegasi Kemenlu juga menyoroti pentingnya kerja sama global dalam mengatasi tantangan kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia dan kejahatan siber, yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.
Intervensi Polri yang disampaikan Dhani Hernando, menekankan pentingnya penguatan kolaborasi penegakan hukum, teknologi, dan pertukaran data intelijen dalam memerangi kejahatan transnasional.
Disebutkan pula tentang pengalaman dan praktik terbaik dalam penanganan kejahatan lintas negara serta inovasi yang diterapkan dalam sistem penegakan hukum Indonesia.