Antisipasi Pelanggaran Pemilu di Medsos, Bawaslu Jateng Siapkan Pengawas Patroli Siber

oleh
Bawaslu Jateng menggelar pembekalan terkait pembentukan Pengawas Patroli Siber antisipasi pelanggaran Pemilu via medsos. (Foto: Gus Djoyo)

Semarang – INFOPlus. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mewaspadai potensi pelanggaran Pemilu via media sosial (medsos). Strategi Pengawas Patroli Siber disiapkan.

Bawaslu Jateng menggelar pembekalan terhadap jajarannya terkait antisipasi pelanggaran kampanye di media sosial. Selain diikuti anggota Bawaslu di 35 kabupaten kota di Jateng, pembekalan bertema Pencegahan Pelanggaran Kampanye dan Konten Internet juga menghadirkan relawan siber dan awak media.

Koordinator Humas dan Data Informasi Divisi Bawaslu Jateng, Sosiawan mengungkapkan penyelengaraan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat bukan hanya tanggungjawab pihaknya dan KPU. Seluruh elemen bangsa, termasuk peserta Pemilu dan masyarakat umum, berperan besar mewujudkan hal tersebut.

Salah satu peran yang bisa diambil masyarakat, khususnya kaum milenial, di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini adalah turut membantu melakukan pengawasan potensi pelanggaran Pemilu di medsos.

“Pelibatan anak-anak muda yang punya kepedulian, perhatian terhadap masalah sosial kebangsaan, kita libatkan dalam bagian dari pasukan siber kita,” tutur dia di sela kegiatan pembekalan di Hotel Metro Park View, Kota Semarang, Kamis (7/12).

Terkait dengan pembentukan Pengawas Patroli Siber inilah, Bawaslu Jateng perlu memberi bekal pengetahuan kepada para relawan milenial. Diharapkan, paskapembekalan mereka bisa langsung sinkron dengan 35 Bawaslu kabupaten kota di Jateng guna melakukan patroli siber.

“Selain sebagai relawan siber, mereka juga kami harapkan bisa memberikan pendidikan politik ke masyarakat terkait pencegahan kampanye hitam, ujaran kebencian dan infomasi hoaks,” sambung dia.

Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho mengungkapkan informasi hoaks lebih cepat menyebar dibanding informasi yang benar. Karena hoaks dikemas secara bombastis sehingga menarik perhatian masyarakat.

Dari pantauan Mafindo, sejumlah hoaks beredar ulang di setiap periode Pemilu. Seperti kasus hoaks masuknya WNA di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilu 2014, muncul lagi di Pemilu 2019.

“Mari berdemokrasi yang sehat, kritik dengan sehat atas sesuatu yang buruk tidak masalah. Tapi jangan dengan hoaks,” ujar dia yang hadir sebagai salah satu pemateri di kegiatan pembekalan Pengawas Patroli Siber. (Ags/Mw)