Semarang – INFOPlus. Kota Semarang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang dipilih Kerajaan Belanda di program Blue Deal. Lewat program tersebut diharapkan muncul inovasi dan percepatan dalam upaya penanganan banjir.
Kerja sama dalam upaya pengendalian banjir terus dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Salah satunya lewat kegiatan Seminar Polder Banger dan Kick Off Meeting Program Blue Deal Kamis (13/7). Kegiatan tersebut mendapat support dari Kerajaan Belanda, menjadi wahana bertukar ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang pengelolaan sumber daya air.
“Kami berharap, program Blue Deal ini bisa menjadi alternatif pengendalian banjir yang terjadi di Kota Semarang dan kota/kabupaten lainnya. Kami berharap ada percepatan-percepatan program sehingga dapat terselesaikan secara paralel masalah banjir ini di tahun 2023 atau 2024, tidak harus menunggu program selesai di tahun 2030,” ungkap Ita, sapaan akrab Wali Kota dalam siaran persnya, Jumat (14/7).
Dalam kesempatan tersebut, Mbak Ita juga meminta agar pengendalian banjir ini dapat dilakukan juga bersamaan dengan penyelesaian masalah enceng gondok yang menyebar di Kali Banger.
Kota Semarang terpilih sebagai salah satu dari empat daerah di Indonesia yang mendapatkan Program Blue Deal dari Kerajaan Belanda. Selain Semarang, ada juga Kota Tangerang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan.
Program Blue Deal terdiri dari 17 kemitraan internasional di mana Dewan Air Belanda dan negara-negara lain bekerja sama mencapai tujuan menyediakan bagi 20 juta orang akses air bersih, cukup dan aman pada tahun 2030.
Menurut Ita, dalam pengendalian banjir dan air, salah satunya perlu belajar dari Kerajaan Belanda, khususnya Kota Volendam. Kota tersebut diketahui berada di bawah air laut, bersisihan tetapi tidak banjir.
“Ke depan, Saya ingin mengajak satu atau dua nelayan dari Tambaklorok untuk dapat menyaksikan pengelolaan air yang baik di sana,” ujar dia.
Program Blue Deal memperkuat pengembangan kapasitas otoritas tata kelola air di berbagai negara sehingga mereka dapat menerapkan solusi jangka panjang. Kesepakatan ini bertujuan untuk berkontribusi pada Sustainable Development Goals 6 (akses universal terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua pada tahun 2030).
Program ini sekaligus tindak lanjut dari memorandum of understanding (MoU) bidang sumber daya air tahap 5 antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Menteri Infrastruktur dan Sumber daya Air Kerajaan Belanda Mark Harbers, yang ditandatangani 3 Juni 2022 lalu, di Den Haag, Belanda. (Ags/Ts)
