Total ada 26 kasus TPPO yang menimpa pekerja migran. Di antaranya terjadi di Magelang, Demak, Jepara, Brebes, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pemalang, Batang, Pati, Kebumen, Banyumas, Kabupaten Tegal dan Banjarnegara.
Di antaranya memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI), perusahaan harus mendapatkan permintaan pekerjaan, memiliki surat perekrutan pekerja migran indonesia (SIP2MI), wajib melakukan perjanjian kerja, perjanjian penempatan kerja, membuat BPJS.
*Kalau sudah dilakukan ini merupakan P3MI yang legal. Kalau di luar itu dinyatakan ilegal,” sebutnya.
Persoalan yang muncul saat ini adalah pekerja migran Indonesia (PMI) berangkat secara perorangan. Biasanya mereka diajak rekannya atau pekerja lain yang sudah punya pengalaman bekerja di luar negeri.
“Karena sudah pengalaman akhirnya merekrut sendiri dan berangkatnya tidak resmi,” sebut dia.
Ia menuturkan pelaku penyaluran pekerja migran ilegal memiliki banyak cara agar bisa lolos. Diantaranya melakukan pendekatan terhadap oknum petugas.
“Jadi kami berharap kepada Presiden bisa memberantas oknum-oknum yang meloloskan penyeluran pekerja migran secara ilegal,” tandasnya.
Diketahui, sebanyak 1.305 pekerja migran asal Jateng jadi korban TPPO. Kasus tersebut merupakan hasil ungkap jajaran kepolisian di bawah Polda Jateng selama 6 bulan terakhir.
“Pemberangkatan mereka banyak yang menyalahi aturan, di antaranya ketidaksesuaian visa dan paspor. Korban dibuatkan visa wisata, sampai di tujuan mereka dipekerjakan,” Kepala Satgas Pemberantasan TPPO Polda Jateng Brigjen Pol Abioso Seno Aji
Total ada 26 kasus TPPO yang menimpa pekerja migran. Di antaranya terjadi di Magelang, Demak, Jepara, Brebes, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pemalang, Batang, Pati, Kebumen, Banyumas, Kabupaten Tegal dan Banjarnegara. (Ags/Ts)
