PPS diminta lakukan pendidikan politik ke masyarakat

oleh

Temanggung – Bupati Temanggung M. Al Khadziq meminta seluruh anggota panitia pemungutan suara (PPS) melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga angka partisipasi pada Pemilu 2024 bisa maksimal.

“Semua pihak, tidak terkecuali PPS, memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada semua masyarakat sehingga angka partisipasi kehadiran dalam pemungutan suara nanti bisa maksimal,” kata Khadziq di Temanggung, Jawa Tengah, Selasa.

Khadziq memberikan pengarahan saat pelantikan 867 anggota PPS Kabupaten Temanggung di Alun-Alun Temangung, Jawa Tengah, Selasa.

Dalam pelantikan itu, dia berharap seluruh masyarakat memahami tentang arti penting pemilu yang berlangsung umum, bebas rahasia, jujur, dan adil lewat pendidikan politik.

Khadziq menyampaikan selangkah demi selangkah proses Pemilu 2024 terus dilalui menuju kesiapan semua untuk melaksanakan pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dia menuturkan pemilu pada hakikatnya adalah momentum bagi seluruh warga bangsa untuk memberikan koreksi terhadap para pemimpin dan perwakilan di semua tingkatan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat pusat.

“Koreksi perlu diberikan agar bisa mencapai kemajuan demi kemajuan. Harapannya, setiap periode kepemimpinan akan menciptakan kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Menurut dia, pemilu juga merupakan indikator negara demokratis. Oleh karena itu, berbagai hambatan, tantangan, dan berbagai ancaman sangat mungkin muncul.

“Ancaman bisa berasal dari orang per orang yang memiliki kepentingan-kepentingan politik tertentu sehingga ingin membajak proses pemilu. Saya berharap anggota PPS yang baru dilantik betul-betul siap menjadi penyelenggara pemilu untuk menciptakan pemerintahan baru yang lebih baik dibanding hari ini dan kemarin,” katanya.

Ia meminta semua anggota PPS memahami tugas wewenang dan kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, serta mencermati secara detail dan lengkap terhadap segala tugas yang diberikan KPU.

“Jangan menganggap remeh segala tugas yang diberikan, jangan sampai ada ketidaksiapan, jangan sampai ketidakdetailan menyebabkan keributan-keributan di lapangan,” ujarnya.

Selain itu, anggota PPS diminta menjalin koordinasi, komunikasi, serta sinergisme sebaik-baiknya dengan semua pemangku kepentingan yang ada, seperti pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan peserta pemilu.

Sumber Antara