Tak Boleh Lengah Jelang Hari H

oleh
oleh

PURWOREJO – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Purworejo Yuni Astuti, meminta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Purworejo agar tidak lengah dalam memantau pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember nanti.

Meskipun berbagai protokol telah diterapkan dalam setiap tahapan pilkada, namun berbagai kemungkinan dapat tetap terjadi dalam perhelatan yang melibatkan banyak orang, dengan beragam kepentingan itu.

“Pilkada serentak kali ini sungguh sangat berat, karena di tengah pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan berakhir. Apalagi, Purworejo grafiknya belum turun. Kami, selaku Satgas Covid-19 harus memastikan Pilkada memenuhi protokol kesehatan (prokes). Saat pelaksanaannya nanti, baik satgas, penyelenggara dan Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) tetap waspada dan ikut serta menyukseskan pilkada,” ujarnya, Selasa (1/12).

INFO lain :  Lhaaaa..Masih Ditemukan Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Dirinya menambahkan, Kabupaten Purworejo telah menggelar pesta demokrasi untuk kesekian kalinya secara langsung. Ia yakin jika tingkat kedewasaan politik masyarakat semakin meningkat. Sehingga kegiatan pilkada akan dapat terlaksana dengan baik, aman, lancar dan sukses.

INFO lain :  Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Terekam ETLE di Solo Turun 306

Yuni juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk tidak lengah terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi.

“Para pemangku kepentingan harus melakukan berbagai langkah antisipasi, dengan koordinasi sinergis lintas sektoral. Sehingga dapat meminimalisasi persoalan yang kemungkinan akan muncul,” ujarnya.

Masyarakat, lanjut Yuni, juga perlu didorong untuk memberikan peran serta demi tumbuhnya kesadaran politik dan demokrasi. Sehingga perbedaan yang terjadi tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang dapat menjadikan perpecahan.

INFO lain :  Perkuat Imun dengan Ramuan Jamu

Menurutnya, keberadaan Tim PKS memang sangat diperlukan dalam memfasilitasi dan menetralkan setiap persoalan di tengah masyarakat. Apalagi menjelang pelaksanaan pilkada, yang tentunya dapat memunculkan kerawanan, akibat perbedaan aspirasi politik masyarakat.

Termasuk dalam hal penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini.(pur)